Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI meminta operator seluler terus memantau kualitas jaringan telekomunikasi selama anjuran bekerja dari rumah atau work from home/WFH.

"Kenaikan ini yang harus diantisipasi, misalnya menambah BTS, mengecek kembali kualitas layanan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan," kata Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi, saat diskusi virtual bersama YLKI, Rabu, 20 Mei 2020. 

BRTI, berdasarkan laporan dari operator seluler, menemukan ada pergeseran traffic data internet selama jam kerja, yang semula berada di wilayah perkantoran dan sekolah, berpindah ke permukiman warga selama WFH.

"Naik 10 sampai 15 persen," kata Ketut.

Baca juga: Volkswagen Investasikan 450 Juta Euro untuk Produksi Baterai

Selain mengecek kualitas jaringan, BRTI juga meminta operator seluler untuk meningkatkan kapasitas jika diperlukan.

BRTI mencatat cakupan sinyal 4G di seluruh berdasarkan permukiman di Indonesia sudah mencapai 97,51 persen. Sementara itu, berdasarkan wilayah, jaringan 4G baru mencakup 52,28 persen.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif, yang juga menjadi salah seorang pembicara di acara tersebut, menyatakan, jaringan yang ideal untuk mendukung transformasi digital di Indonesia adalah 4G. Namun, kata Anang, memang sebarannya belum merata di seluruh wilayah di Indonesia.

"Pemerintah bersama operator seluler berusaha menyelesaikan (pemerataan jaringan) di wilayah di mana ada populasi," kata Anang.

Baca juga: Pendiri I'm GenZ: Generasi Milenial dan Z Harus Siap Sambut The New Normal

BAKTI, yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengelola dana universal service obligation (USO) yang dihimpun dari penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor.

Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, termasuk Palapa Ring dan pembangunan BTS. Pada perjalanannya, Anang menjelaskan, dana tersebut tidak sepenuhnya cukup untuk membangun infrastruktur.

Oleh karena itu, kementerian, seperti dikatakan Anang, sedang berupaya meminta pemerintah untuk menggelontorkan APBN untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.