Ilus: Pixabay

Schoolmedia News, Jakarta - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan dugaan bocornya data pribadi guru honorer calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Koordinator Perhimpunan Guru Satriwan Salim mengatakan kebocoran data itu ramai di WhatsApp Grup (WAG) guru nasional.

Melansir dari laman Sindonews, dia menyatakan kebocoran ini membuat para guru honorer resah. Sebab, data yang disajikan dalam bentuk excel itu ada ratusan ribu nama beserta nomor induk kependudukan. 

“(Ada) Nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama ibu kandungnya. Kami menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik,” ujarnya, Jumat, 20 November 2020.

Satriwan menerangkan, Kemendikbud dan pihak bank semestinya bisa menjaga kerahasiaan data pribadi para guru dan tenaga kependidikan. Proses pendataan calon penerima BSU sebenarnya lebih praktis dan efisien.

Baca juga: Kemendikbud Siapkan Rekening Baru Penerima Subsidi Gaji Honorer

Para guru dan tenaga kependidikan, kata dia, tinggal mengecek di situs Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud. Setelah itu, mendaftarkan diri secara mandiri. 

“Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, Yayasan, dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemendikbud,” tuturnya.

Maka, Perhimpunan Guru meminta Kemendikbud dan bank segera memproteksi secara kuat data-data pribadi para guru dan tenaga kependidikan itu. Total calon penerima BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.

Perhimpunan Guru mendesak kepolisian segera turun tangan menyelidiki masalah ini. Hal ini agar keamanan data pengguna, khususnya, guru, tenaga kependidikan, dan dosen benar-benar terlindungi oleh negara.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, KOSN 2020 Hanya Gelar 2 Cabor

Terkait peristiwa ini, seorang guru honorer, Iman Z Haeri, mengatakan merasa khawatir namanya dan rekan-rekannya ikut bocor ikut publik. Ia was-was ada pihak-pihak yang berniat tidak baik dan memanfaatkan data pribadi tersebut untuk tindak pidana.

“Potensi penyalahgunaan data kami para guru honorer ini bisa saja dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” ujar guru mata pelajaran Sejarah di sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Selatan.

Baca juga: Federasi Guru: Bantuan Subsidi Upah Harus Prioritaskan Guru Honorer Sekolah Swasta

Dampak lain, kata Iman, para guru honorer dan swasta yang belum mendaftar BSU kini merasa takut dan cemas. Takut kebocoran data pribadi menimpa mereka juga.

“Mas Menteri pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu,” ujarnya.