Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Kalimantan Selatan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih mempertahankan belajar daring hingga tahun depan. Padahal, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim telah melonggarkan belajar tatap muka di tahun depan.

“Tapi kan keputusan akhirnya tetap berada di tangan pemerintah daerah setempat,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi, Jumat, 27 November 2020, melansir dari laman RRI.

Dia menjelaskan, pihaknya masih mempertahankan belajar daring hingga penyebaran Covid-19 benar-benar dapat dikendalikan.

Baca juga: Aceh Masih Kekurangan Guru, Kemenag: Manfaatkan Tenaga Honorer

Menurutnya pembelajaran secara daring akan tetap dipertahankan, selama penyebaran Covid-19 masih membahayakan, guna mencegah dan meminimalisir potensi munculnya klaster baru.

"Kita khawatir jika di paksakan akan muncul klaster baru, lebih baik bersabar," ujarnya.

Namun, jika kondisinya sudah memungkinkan dan kondusif, pihaknya tidak menutup kemungkinan rekomendasi akan diberikan kepada sekolah khususnya yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

"Jika sudah kondusif ya silakan bulan Januari nanti membuka sekolah," imbuhnya.

Baca juga: Tangsel Belum Siap Belajar Tatap Muka

Dia melanjutkan, itu pun harus ada persetujuan pemerintah daerah setempat dan izin orang tua siswa melalui komite sekolah untuk komitmen melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

"Bangku sekolah harus disusun sedemikian rupa. Jika rombelnya 36 hanya 18 siswa yang masuk dan pastinya memakai masker," tegasnya.

Selain itu, sekolah harus menyediakan sarana penunjang penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah yang benar benar baik untuk peserta didik.

"Seperti penyediaan sarana cuci tangan di depan ruang kelas, hand sanitizer dan lain sebagainya," kata dia.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim beberapa hari terakhir, telah menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi Covid-19, sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan. Meski, kebijakan ini tidak diwajibkan untuk dilaksanakan. 

Namun kewenangan untuk mengakhiri Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi berlangsung diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat, sekolah, dan orangtua.

Sebab ketiga komponen ini lah yang menjadi kunci diselenggarakannya pembelajaran tatap muka atau tidak.