Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, Foto: Ist
Schoolmedia News, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak akan mencampuri evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Evaluasi Program Organisasi Penggerak merupakan urusan internal Kemendikbud, untuk itu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak terlibat,” kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Baedhowi, di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Menurutnya, pihaknya akan tetap fokus pada program yang telah berjalan, yakni peningkatan kualitas guru dan siswa termasuk penanganan sekolah di masa pandemi Covid-19.
“Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk saat ini fokus menangani sistem pembelajaran di sekolah, madrasah dan pesantren Muhammadiyah selama Pandemi Covid-19,” ujarnya.
Baca juga: Lulus Studi Perkeretapian di Rusia, 29 Mahasiswa Asal Kaltim Pulang ke Tanah Air
Pihaknya pun juga terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, meskipun tidak ikut tergabung ke dalam POP.
“Dengan sumber daya internal kami akan tetap membantu pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya pendidikan di Indonesia termasuk di lingkungan persarikatan Muhammadiyah,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud memutuskan akan melakukan evaluasi setelah menerima masukan dari banyak pihak guna penyempurnaan program ke depannya.
Proses evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP), akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.
“Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” kata Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Jumat (24/07).
Baca juga: DPR RI: Nadiem Harus Dengar Jerit Ortu Siswa
Nadiem mengatakan, penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak.
Ia juga mengatakan, pihaknya akan semakin melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
“Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini," ujar Nadiem.
Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata laksana POP dirancang untuk meliputi verifikasi lebih ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya termasuk memerhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut.
Selain itu juga akan dikoordinasikan keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi Covid-19, serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan.
Baca juga: Kemdikbud Segera Putuskan Pembukaan Sekolah di Zona Kuning
Seperti diketahui POP Kemendikbud menjadi sorotan masyarakat pasca mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma’arif NU dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Di mana dalam keterangan resmi masing-masing organisasi masyarakat (ormas) tersebut, terdapat banyak pertimbangan dan catatan hingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari Program POP.
250 Karakter tersisa