Ilustrasi keuangan, Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Kupang - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Benyamin Lola berharap penggalangan dana komite sekolah di daerah-daerah di provinsi setempat harus mengutamakan aspek keterbukaan.

“Dalam penggalangan dana komite harus utamakan keterbukaan, baik dari kepala sekolah, pihak komite, dan orang tua siswa sehingga tidak menimbulkan polemik lebih lanjut,” katanya dalam keterangan di Kupang, pada Selasa, 9 Juni 2020. 

Ia mengatakan hal itu menanggapi sumbangan dana komite di sekolah-sekolah di NTT yang sering kali menimbulkan polemik.

Baca juga: Bengkulu Sediakan Beasiswa Dokter Spesialis Bedah Syaraf

Ia menjelaskan, dana komite sebelumnya memang banyak dipersoalkan, tetapi kondisi di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah membutuhkan dukungan komite berupa dana yang digalang untuk memperlancar proses pembelajaran di sekolah.

Di sisi lain, ia melanjutkan, penggalangan dana komite berdasarkan Permendikbud Nomor 75 juga merupakan hal yang tidak ditabukan.

“Jadi sah-sah saja penggalangan dana oleh komite ini, tetapi jangan sampai memberatkan orang tua, wali murid, tetapi melalui komiunikasi yang baik dan benar”, katanya.

Dalam hal proses penggalangan dana komite, kata Benyamin, kepala sekolah menyusun rencana kerja anggaran sekolah dan melaporkan kekurangan kepada pihak komite.

"Apabila komite merestui maka dari dasar rencana kerja anggaran itu lah kemudian diputuskan untuk penggalangan dana dari orang tua siswa sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembelajaran di sekolah", katanya.

Baca juga: Stres Saat Pandemi Bukan Alasan untuk Lakukan Kekerasan Pada Anak

Dengan adanya unsur keterbukaan semua pihak, ia berharap, ke depan penggalangan dana komite tidak lagi menimbulkan polemik, mengingat sekolah juga membutuhkan dukungan karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum cukup memenuhi kebutuhan secara optimal.

Ia menambahkan, kebanyakan masyarakat menginginkan agar semua proses pendidikan diberikan secara gratis, namun proses pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia sehingga tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat.

“Salah satu bentuk dukungan yaitu lewat penggalangan dana komite ini untuk mengisi kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan sekolah,” katanya.