Ilustrasi investigasi internal, Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta pengelola platform digital Tokopedia melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan kebocoran data. Setelah itu mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pengguna.

"Kami sudah bersurat dan berkordinasi dengan Tokopedia. Tim teknis Kominfo sudah melakukan koordinasi teknis untuk menindaklanjuti adanya isu pembobolan data pengguna," ujar Menteri Kementerian Kominfo, Johnny G. Plate, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020. 

Johnny menyatakan Kementerian Kominfo telah meminta Tokopedia melakukan tiga hal untuk menjamin keamanan data pengguna.

Pertama, meminta Tokopedia untuk segera melakukan pengamanan sistem guna mencegah meluasnya kebocoran data. Kedua, meminta Tokopedia memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos.

"Dan ketiga, melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan data breach serta apabila telah terjadi, mencari tahu penyebab data breach tersebut," kata Johnny.

Baca juga: Prancis Ingin Warganya Bepergian Pakai Sepeda Usai Karantina Wilayah

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo telah meminta laporan tentang pemberitahuan dugaan kebocoran data kepada pemilik akun, tindakan pengamanan sistem yang diakukan, serta potensi dampak data breach kepada pemilik data.

"Kami, masih menunggu laporan tersebut selesai dibuat," ujar dia.

Sebelumnya, Tokopedia membenarkan adanya upaya pembobolan terhadap data pengguna. Tanggapan itu diberikan menyusul adanya isu mengenai pembobolan 15 juta data pengguna Tokopedia.

Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi Standar Pelindungan Data Pribadi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

"Tokopedia menyampaikan bahwa sistem pengamanan mereka menggunakan password yang disimpan dalam bentuk hash. Selain itu, Tokopedia juga telah menggunakan fitur OTP sebagai two factors authentication sehingga user selalu diminta memasukkan kode yang baru secara real-time setiap melakukan login," ujar Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo juga mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan akun masing-masing. Menkominfo meminta masyarakat untuk rutin mengganti password dan tidak mudah percaya dengan pihak lain yang meminta password maupun kode OTP.

Baca juga: Tips Menyimpan Daging, Buah dan Sayur Agar Tahan Lama

Menurut Menteri Johnny, password dan OTP hanya dibutuhkan oleh sistem. 

"Jadi kalo ada permintaan password atau OTP dari perseorangan, sudah dipastikan itu penipuan," kata dia.

Johnny menegaskan adanya upaya penipuan yang menggunakan phising atau penipuan dengan cara mengelabui untuk mencuri akun pribadi. 

Johnny mengingatkan masyarakat untuk memastikan keaslian email pengirim sebelum mengklik tautan yang diterima lewat email.

Kominfo, kata Johnny, akan memanggil Direksi Tokopedia.

"Terkait permasalahan ini, saya telah meminta Dirjen Aptika untuk memanggil Direksi Tokopedia agar memberikan penjelasan terkait hal ini. Pertemuan akan dilakukan Senin, tanggal 4 Mei," ujar Johnny.

Baca juga: Pekerja Ingin WFH Diadopsi Perusahaan Meski Pandemi Corona Usai

Segera Bahas RUU PDP

Saat ini dugaan kebocoran data akun pengguna Tokopedia tengah ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mengupayakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR terkait RUU PDP. Dan saat ini proses politik di DPR sedang berjalan. Johnny menjelakan, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga tengah mempersiapkan panitia kerja untuk menindaklanjuti proses ini dengan DPR.

"Kami meyakini bahwa Pemerintah maupun DPR tetap memberi prioritas untuk pengesahan RUU PDP. Terlebih lagi RUU ini telah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas," ujar Johnny menambahkan.