Schoolmedia News, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf M Effendi geram dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Pasalnya, dana hibah dari donasi APBN Rp 20 miliar untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) justru diberikan kepada pihak swasta, yakni Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) tidak tepat. 

"Ini enggak masuk akal," kata Dede di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020, melansir dari laman RRI.

Baca juga: NU-Muhammadiyah Keluar dari Organisasi Penggerak Kemdikbud, Ada Apa?

Karenanya, Politisi Demokrat ini mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil Nadiem untuk dimintai keterangan terkait kebijakannya tersebut.

"Karena poinnya bukan soal yang ini boleh dan yang itu tidak boleh, poinnya kriteria seperti apa sih, yang membuat lembaga-lembaga ini mundur," ujarnya tegasnya.

Diketahui, Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuai polemik dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya, NU dan Muhammadiyah yang menyatakan keluar, kini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun memilih mundur.

Baca juga: 221 Ormas Lolos Seleksi Organisasi Penggerak Kemdikbud

Sama seperti NU dan Muhammadiyah, PGRI juga menilai proses pemilihan dan penetapan organisasi masyarakat (ormas) yang ikut dalam program tersebut tidak jelas. Pasalnya, terdapat beberapa ormas yang rekam jejaknya pun dianggap tidak kompeten untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia.