Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. foto: feb,ui.ac,id

SCHOOLMEDIA NEWS, Depok, Jawa Barat - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat.   memaparkan tantangan kebijakan fiskal Indonesia di tengah situasi perekonomian global yang tidak pasti. 

"Ekonomi dunia melemah dan merembes ke Indonesia karena korporasi omsetnya menurun maka bayar pajaknya juga turun," katanya di Auditorium Soeria Atmadja UI di Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 November 2019.

Kuliah umum yang dimulai pukul 08.30 WIB itu, diawali Menkeu dengan memaparkan secara teori kebijakan fiskal.

Baca juga: ULT PSAI: Pemberdayaan Orang Tua Agar Bisa Intensif Bina Anak-Anak

Menurut Menkeu, kebijakan fiskal baik dalam bentuk penerimaan negara di antaranya seperti pajak dan pembiayaan atau belanja mempengaruhi rantai pasokan dan permintaan.

Pemerintah, lanjut dia, tidak hanya dikumpulkan sebagai bentuk penerimaan tetapi juga dianggarkan kembali dalam bentuk insentif fiskal salah satunya kepada dunia usaha.

Kebijakan itu, ucap Menkeu, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan investasi.

Dengan mengenakan batik berwarna merah, Menkeu kemudian memaparkan kebijakan fiskal Indonesia terutama dari sisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama sekitar 1,5 jam kuliah umun kepada para mahasiswa, Menkeu menjelaskan alokasi APBN digunakan untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: PATBM KAMI BERLIAN Bentuk Cinta Kasih Orang Tua dan Anak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan kebijakan fiskal dalam APBN juga difokuskan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global dan geopolitik yang membayangi dunia.

Salah satunya diarahkan untuk program prioritas utama yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

"Daya saing Indonesia masih jauh dari negara tetangga kita. Infrastruktur, institusi, tenaga kerja, kesehatan, yang paling bagus ukuran pasarnya. Ini adalah PR (pekerjaan rumah) dan tidak hanya di satu menteri dan satu daerah tapi itu di Republik Indonesia," katanya.