Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. foto: humas kementerian kelautan dan perikanan

SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta -  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima audiensi PT Perikanan Nusantara (Perinus) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11). Audiensi ini dihadiri sederet Direksi Perinus yakni Direktur Utama M. Yana Aditya; Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Henda Tri Retnadi; serta Direktur Operasional dan Pemasaran Pendidikan J. Ronald Abraham Tanamal. Turut hadir Plt. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi (IAF) Kementerian BUMN Imam Paryanto. 

Sementara itu, Menteri Edhy turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo, Inspektur Jenderal Muhammad Yusuf, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto. 

Baca juga: Bank Mandiri Taspen Catatkan Obligasi Rp1 Triliun dalam PUB Tahap I

Dalam kesempatan ini, Yana melaporkan perkembangan yang sudah dilakukan PT Perinus sejak berdiri para tahun 2005 silam melalui merger atas 40 perusahaan perikanan yang ada di Indonesia. Perinus sendiri memiliki berbagai fasilitas yang tersebar di seluruh Indonesia seperti docking, integrated cold storage (ICS), unit pengolahan ikan, kapal perikanan, pabrik es, dan fasilitas pendukung lainnya. 

Selanjutnya, ia menyampaikan kinerja ekspor yang telah dilakukan PT Perinus sepanjang tahun. Sepanjang periode Januari hingga minggu ke-3 November ini, PT Perinus setidaknya telah mengekspor sebanyak 227,055 kg ikan dengan nilai mencapai USD908.746. Srilanka, Jepang, dan Australia menjadi negara tujuan sejumlah komoditi andalan PT Perinus sepanjang periode ini. Beberapa di antaranya frozen skipjack, marlin, mackerel scad, octopus, dan yellowfin tuna. 

Terus berupaya meningkatkan kinerja ekspor, PT Perinus berencana kembali melakukan 200.000 kg ekspor komoditi perikanan pada minggu ke-4 November hingga Desember 2019 mendatang dari Surabaya, Makassar, dan Bacan. Ekspor senilai total USD342.866 ini akan dikirmkan ke Srilanka, Jepang, dan Filipina. 
 
“Untuk pertama kalinya, kami akan melakukan ekspor dari Pelabuhan Bacan bulan Desember mendatang Pak,” ucapnya.  

Baca juga: Menkeu Paparkan Tantangan Kebijakan Fiskal di Kampus UI Depok

Dalam kesempatan ini, Yana juga menyampaikan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kerja sama pengelolaan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah di sejumlah daerah, salah satunya food station di Cipinang, Jakarta. “Tiap bulannya, kami menyuplai 60 ton ikan ke Cipinang, Jakarta. Bahan baku ikan itu kami dapatkan dari nelayan,” ucapnya.

Ia menyebut, Perinus berencana meningkatkan pengiriman ikan-ikan tersebut  ke daerah-daerah lainnya agar dapat berkembang. Kejawanan-Cirebon, Brondong-Lamongan, Pengambengan-Jembrana, Kendari, dan Ternate menjadi beberapa daerah yang diminati pihaknya untuk mengembangkan  integrated cold storage/single cold storage (ICS/SCS) dengan total kapasitas sebesar 1.200 ton. 

Peningkatan kerja sama pengelolaan ICS/SCS ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung tempat menyimpan bahan baku untuk industri olahan perikanan (value-added product) secara merata di berbagi wilayah. Selain itu, fasilitas-fasilitas tersebut juga dapat digunakan untuk mendorong pemenuhan konsumsi ikan masyarakat setempat. 

Baca juga: PATBM KAMI BERLIAN Bentuk Cinta Kasih Orang Tua dan Anak

Selanjutnya, Yana melaporkan bahwa sebagian kapal milik PT Perinus belum dapat beroperasi karena terkendala perizinan pembatasan ukuran maksimal beberapa kapal perikanan Perinus yang berukuran lebih dari 150 GT.

Menteri Edhy menerima baik kedatangan Direksi Perinus. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempelajari usulan terkait penambahan ukuran maksimal kapal penangkap ikan untuk beroperasi di wilayah ZEE dan laut lepas dari sejumlah pihak. Meskipun begitu, Menteri Edhy menekankan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh KKP harus bermanfaat untuk menampung hasil tangkapan nelayan serta memberikan keuntungan bagi negara melalui PNBP.

“Saya minta data Pak, izin-izin kapal milik BUMN. Tolong nanti disampaikan ke Pak Dirjen kapal-kapal yang di atas 150 GT. Ini coba dipelajari permasalahannya apa. Karena kalau nangkap di teritori saya tidak setuju, tapi kalau untuk nangkap di ZEE bisa dipertimbangkan. Kita harus cari solusi bagaimana caranya izin itu kita mudahkan tapi kontrol kita juga tidak hilang,” ujarnya. 

Menutup diskusi, Menteri Edhy menyampaikan bahwa sudah sepatutnya KKP dan Perinus bekerja sama sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoptimalkan potensi kelautan