KSP, Kemenko PMK, Kejaksaan dan BPK Kawal Pengawasan Program Revitalisasi dan Digitalisasi Pembelajaran, Kepala Sekolah Harus Kedepankan Akuntabilitas dan Transparansi

KSP, Kemenko PMK, Kejaksaan dan BPK Kawal Pengawasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah Harus Kedepankan Akuntabilitas dan Transparansi

PALEMBANG Schoolmedia News  — Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan lintas sektoral dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mendorong sistem swakelola berbasis masyarakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Program Revitalisasi Satuan PAUD nasional amanah dan akuntabel. 

Langkah strategis ini diawali melalui kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan 166 kepala sekolah satuan PAUD dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi, guna memastikan transformasi lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan menyenangkan.

Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan PHTC Presiden. Karena itu sejumlah Kementerian dan Lembaga memberikan perhatian agar program ini berhasil. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dirancang secara matang untuk membangun fondasi pendidikan nasional yang lebih kokoh, inklusif, dan berkeadilan.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Kurniawan, menegaskan pentingnya komitmen Kepala Sekolah tersebut saat membuka kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-23 di Palembang, Sumatera Selatan. 

Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan Tajudin Idris serta Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Djayeng Baskoro, bersama ratusan perwakilan pengelola satuan PAUD dari berbagai daerah.

Selaras Visi Akses Pendidikan Bermutu 

Kurniawan menyampaikan bahwa program revitalisasi fisik dan nonfisik ini merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) yang menjadi prioritas utama Bapak Presiden. Program ini selaras dengan visi besar pembangunan sumber daya manusia nasional, yaitu menyediakan akses pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan untuk 3.865 satuan PAUD di seluruh Indonesia pada tahun anggaran ini, dengan peluang perluasan kuota penerima manfaat melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang saat ini tengah diusulkan secara intensif.

“Kita semua ingin bangunan fisik satuan PAUD menjadi lebih baik, kokoh, dan bermanfaat, sehingga mampu memberikan rasa aman sekaligus kenyamanan yang maksimal bagi anak-anak kita. Program revitalisasi ini harus berjalan dengan sukses, selamat secara regulasi, serta memberikan dampak positif yang luas, baik dari sisi tata kelola teknis maupun akuntabilitas administrasi,” ujar Kurniawan dalam sambutannya di Palembang.

Untuk memastikan kesuksesan program tersebut, Kurniawan mengimbau seluruh perwakilan satuan PAUD yang hadir untuk mengoptimalkan momentum bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya. 

Satuan pendidikan diharapkan bergerak responsif menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan teknik dan rencana anggaran biaya (RAB). Proses penyusunan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama tim perencana (P2USP) masing-masing melalui koordinasi daring yang intensif. 

Seluruh dokumen yang diajukan akan ditinjau secara saksama oleh tim reviewer guna menjamin ketepatan sasaran sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan secara resmi.

Mendapat Perhatian KSP

Program revitalisasi nasional ini mendapatkan perhatian tinggi serta pengawasan berkala dari berbagai instansi lintas sektoral, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kejaksaan Agung, BPKP, hingga BPK. 

Oleh karena itu, penerapan transparansi, akuntabilitas, serta dokumentasi yang rapi menjadi pilar utama pelaksanaan program. Pihak direktorat juga mendorong sekolah untuk aktif mendokumentasikan setiap tahapan kemajuan pembangunan dalam bentuk foto dan video berkualitas tinggi, yang nantinya akan diapresiasi melalui kompetisi video kreatif pada akhir tahun.

Pascapenandatanganan dokumen PKS, setiap satuan PAUD penerima bantuan diinstruksikan untuk segera membangun komunikasi yang harmonis dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. 

Mengingat pelaksanaan program ini berbasis swakelola, keterlibatan aktif masyarakat sekitar sangat krusial dalam menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap fasilitas pendidikan baru yang dibangun. 

Langkah ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi positif bahwa satuan PAUD setempat telah bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan menyenangkan.

Kurniawan juga menggarisbawahi peran penting guru, tenaga pendidik, dan kepala sekolah sebagai sosok teladan utama dalam membentuk karakter luhur anak sejak usia dini. Karakteristik anak usia dini yang cenderung meniru perilaku di sekitarnya menuntut lingkungan sekolah untuk selalu menerapkan kebiasaan positif dan keteladanan yang konsisten. 

Keberhasilan transformasi ini diyakini akan semakin optimal apabila didukung oleh sinergi yang kuat dalam prinsip Catur Pusat Pendidikan, yaitu kolaborasi yang harmonis antara satuan pendidikan, lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, serta peran positif media massa.

“Pendidikan anak usia dini adalah investasi jangka panjang dan pondasi utama dalam menyiapkan generasi emas yang unggul untuk masa depan Indonesia. Ketika layanan PAUD dikelola dengan standar mutu yang prima, masa depan pembangunan bangsa ini dipastikan akan jauh lebih gemilang,” kata Kurniawan optimistis.

Peliput : Eko B Harsono dan Wisnu Aditya