Diskusi Film “Pesta Babi”: Membaca Ulang Luka Ekologi Papua di Balik Ambisi Proyek Nasional

Schoolmedia News JAKARTA — Ruang kecil di Resonansi, sebuah public space yang diinisiasi Indonesia Corruption Watch (ICW), tampak dipenuhi puluhan orang pada suatu sore. Lebih dari 70 peserta duduk berderet, sebagian bersandar di dinding, menyimak layar yang memutar dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Suasana hening, namun menyimpan kegelisahan.

Pemutaran film ini menjadi bagian dari “Resonansi Film Day”, sebuah agenda diskusi rutin yang mengajak publik membaca realitas sosial melalui medium sinema. Pada episode kali ini, selain Pesta Babi, juga digelar diskusi film Ghost in The Cell. Namun, sorotan utama tertuju pada film yang mengangkat persoalan Papua—wilayah yang selama ini kerap hadir dalam berita, tetapi jarang didengar suaranya secara utuh.

Sejak poster film tersebut dirilis oleh Koperasi Indonesia Baru, antusiasme publik terbilang tinggi. Berbagai komunitas menggelar nonton bareng dengan skema tiket sukarela. Hal serupa terjadi di Resonansi. Dari kegiatan ini, terkumpul dana sebesar Rp2.160.341 yang kemudian diserahkan kepada pembuat film sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Papua.

Film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini bukan sekadar dokumenter biasa. Ia menghadirkan potret perubahan lanskap Papua—dari hamparan hutan yang luas menjadi kawasan industri, dari ruang hidup masyarakat adat menjadi area perkebunan tebu, sawit, hingga proyek pangan berskala besar. Semua itu dibungkus dalam narasi besar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengusung dalih transisi energi dan ketahanan pangan.

Namun, di balik jargon pembangunan tersebut, film ini memperlihatkan sisi lain: perjuangan masyarakat adat mempertahankan ruang hidupnya. Konflik yang muncul bukan hanya soal lahan, tetapi juga tentang identitas, keberlanjutan, dan hak dasar sebagai warga negara.

Diskusi yang menyusul pemutaran film menghadirkan tiga narasumber dengan perspektif berbeda. Aktivis Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, membuka pembicaraan dengan menyoroti bagaimana film ini secara konsisten memposisikan masyarakat adat sebagai pihak yang terdampak paling besar.

Menurut Sekar, sejak awal produksi, film ini berupaya menunjukkan bahwa ekspansi industri di Papua tidak lepas dari logika penguasaan sumber daya yang keliru. “Hak tawar masyarakat adat sering kali diabaikan. Mereka justru menjadi korban dari proyek yang diklaim untuk kepentingan nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa krisis ekologis yang terjadi di Papua tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari krisis global. Deforestasi, perubahan bentang alam, hingga hilangnya keanekaragaman hayati adalah konsekuensi nyata yang sulit dipulihkan.

Sementara itu, Yusuf Priambodo, penulis buku #Reset Indonesia, berbagi pengalamannya selama melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah pelosok, termasuk Papua. Ia menilai bahwa apa yang tergambar dalam film bukanlah sesuatu yang berlebihan.

“Konflik agraria yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan lahan. Dalam beberapa kasus, jutaan hektar lahan dikuasai oleh segelintir pihak. Ini menciptakan relasi kuasa yang timpang dan berpotensi melahirkan penindasan,” kata Yusuf.

Ia menambahkan bahwa narasi pembangunan sering kali tidak diiringi dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Akibatnya, pembangunan justru menghadirkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan persoalan lama.

Dari sisi lain, peneliti ICW, Seira Tamara, mengajak peserta melihat persoalan ini melalui kacamata korupsi. Ia menyinggung konsep state capture corruption, yakni kondisi ketika kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elit.

Dalam konteks Papua, menurut Seira, indikasi tersebut dapat dilihat dari keterlibatan berbagai aktor—mulai dari aparat, pejabat publik, hingga pengusaha. “Ada relasi yang saling menguntungkan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis. Dalam beberapa kasus, bahkan sulit dibedakan mana aktor negara dan mana aktor swasta,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bagaimana pengusaha dapat memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, meskipun tidak selalu memiliki jabatan formal. Peran sebagai penyokong logistik maupun finansial bagi elit politik menjadikan mereka bagian penting dalam struktur kekuasaan.

Diskusi semakin hidup ketika peserta mulai mengajukan pertanyaan dan pandangan. Salah satu peserta mengusulkan agar pemutaran film seperti ini diperluas ke lingkungan kampus. Harapannya, lebih banyak kalangan muda yang memahami persoalan Papua secara lebih kritis.

Usulan tersebut mencerminkan satu hal: film memiliki kekuatan untuk membuka ruang dialog. Apa yang sebelumnya terasa jauh dan abstrak, menjadi dekat dan nyata.

Isu Papua Jangan Berhenti

Melalui kegiatan ini, ICW berharap isu Papua tidak berhenti sebagai bahan diskusi di ruang-ruang terbatas. Persoalan yang diangkat dalam film Pesta Babi adalah cerminan dari problem yang lebih luas—tentang arah pembangunan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Di tengah ambisi besar proyek nasional, pertanyaan mendasar pun muncul: untuk siapa pembangunan itu dilakukan? Jika masyarakat adat justru tersingkir dan hutan terus berkurang, maka narasi kesejahteraan patut dipertanyakan kembali.

Film ini, setidaknya, telah membuka ruang refleksi. Bahwa di balik angka-angka pertumbuhan dan klaim kemajuan, ada suara-suara yang belum sepenuhnya didengar. Dan mungkin, dari ruang kecil seperti Resonansi, percakapan itu bisa terus bergema lebih luas.

Tim Schoolmedia