Pixabay

Schoolmedia News, Jakarta - Pemerintah berencana membuka lowongan 1 juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengaku kaget dengan wacana itu.

Melansir dari laman Sindonews, dia mengungkapkan ada 43.000 guru yang sudah diterima dengan skema P3K pada 2019 belum mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan. Pada tahun lalu, guru mendapatkan kuota sebanyak 51.000. 

“Saya kira ada baiknya sebelum wacana seperti itu, pengangkatan 1 juta guru, ya yang 43.000 guru diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini tidak menjadi angin surga bagi teman-teman guru yang memiliki penghasilan rendah,” ujarnya, Kamis, 19 November 2020.

Baca juga: Kemendikbud Siapkan Rekening Baru Penerima Subsidi Gaji Honorer

Fahriza menduga belum turunnya SK pengangkatan itu berkaitan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai P3K ini. Apalagi saat ini, ekonomi sedang lesu.

P3K ini, kata dia, memang tidak ideal, tapi bisa menjadi jalan keluar bagi para guru honorer yang selama ini berpenghasilan rendah. Gaji dan tunjangan P3K sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi, P3K tidak menerima pensiun. 

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, KOSN 2020 Hanya Gelar 2 Cabor

Fahriza menerangkan P3K ini nantinya ada evaluasi. Jika kinerjanya buruk atau sudah tidak dibutuhkan lagi, sewaktu-waktu orang yang berstatus P3K bisa diberhentikan.

“Saya mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengangkat lagi guru dengan skema P3K. Kita mau menciptakan generasi emas 2045, ternyata profesi guru dipandang sebelah mata,” ujarnya.

Dia mengatakan, tidak setuju jika semua guru honorer langsung diangkat. Menurutnya, data guru honorer ini juga tidak jelas. Namun, pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 1,8 juta disebutkan ada 1,6 juta orang guru honorer.

“Saya kira (pengangkatan PNS) tetap berbasis kinerja. Saya kira perlu adanya seleksi dan sistem rekrutmen yang baik. Tidak tiba-tiba 1,6 juta jadi PNS,” ujarnya lagi.