Ilustrasi kartu pra kerja, Ilus: Ist

Schoolmedia News, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja akan diluncurkan pada April 2020. Rencananya, peluncurannya akan dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," kata Moeldoko ketika menghadiri seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Pemprov Kalbar Kucurkan Rp 50 Miliar untuk Bangun SMK Unggulan

Ia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.

Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar," katanya.

Ia menambahkan implementasi Kartu Pra Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR namun tinggal menantikan Peraturan Presiden.

"Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan," imbuhnya.

Baca juga: Lembaga Riset Kehutanan Dunia Angkat Peneliti UGM Sebagai Deputi

Meski begitu, Moeldoko menjelaskan, pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta - 7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020.