Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Jakarta - Staf Ahli Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Bidang Pengembangan Wilayah Condrad Hendrarto mengatakan dana desa bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan di desa mulai 2020.

"Jika sebelumnya, (dana desa) hanya bisa digunakan untuk pengadaan bahan bacaan, tapi mulai tahun ini bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan," ujar Conrad pada acara Rakornas Perpusnas di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. 

Sebelumnya, perpustakaan desa ditempatkan di rumah kepala desa ataupun rumah warga. Terkait besaran angka penggunaan dana untuk perpustakaan, kata Conrad, diserahkan kepada musyawarah desa.

"Sejak adanya dana desa mulai 2015, sudah banyak kegiatan yang berkaitan dengan literasi yang diadakan," ujar dia.

Baca juga: Alasan Kemanusiaan, Penolong Siswa SMPN 1 Turi Tak Sanggup Terima Penghargaan

Tercatat jumlah perpustakaan di desa sebanyak 1.201 perpustakaan dan 12.662 taman bacaan masyarakat. Jumlah tersebut, kecil jika dibandingkan jumlah desa yang berjumlah 74.953 desa.

Meski demikian, Conrad mengemukakan tren perpustakaan di desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ke depan, dengan adanya internet di desa, akses masyarakat terhadap pengetahuan semakin terjangkau.

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan budaya baca. Bukan sekadar membangun perpustakaan.

"Literasi anak-anak kita masih dibawah dibandingkan negara lain. Untuk itu, selain menyediakan akses bacaan juga penting menumbuhkan budaya baca pada anak-anak," kata Totok.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Sediakan Bahan Bacaan Bagi Masyarakat

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keberadaan perpustakaan yang berada di pedesaan akan dapat mengembangkan inovasi di desa tersebut.

"Minat baca kita, rendah, tapi sebenarnya bukan keinginan untuk membaca itu rendah, tapi ketersediaan buku di daerah tersebut masih sulit," ujarnya.

Oleh karena itu, Tito mendorong agar setiap provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dinas perpustakaan dan tidak digabungkan dengan dinas lainnya. Selain membangun perpustakaan di tingkat kabupaten/kota, perpustakaan juga harus ada di tingkat kecamatan dan perpustakaan mini di desa.