Kemendagri Dorong Perubahan Sistem Penilaian Kinerja ASN dalam Kebijakan TPP

SchoolmediaNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya perubahan dalam sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar pemberiannya lebih sesuai dengan hasil kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menyampaikan bahwa penilaian kinerja ASN selama ini masih banyak berfokus pada kegiatan administratif. Menurutnya, sistem tersebut perlu dikembangkan dengan memperhatikan hasil pekerjaan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Cheka menjelaskan bahwa kebijakan pemberian TPP perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mendorong daya saing daerah.

Ia juga menegaskan bahwa TPP bukanlah hak yang diberikan secara otomatis kepada setiap ASN, melainkan salah satu bentuk dorongan untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pegawai. Oleh karena itu, pemberian TPP harus mempertimbangkan hasil kerja, kontribusi, serta prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Sri Purwaningsih, menjelaskan bahwa proses pengelolaan TPP ke depannya akan didukung melalui aplikasi SIMONA versi kedua yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi dan mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.

Melalui perubahan tersebut, Kemendagri berharap pemerintah daerah dapat membangun sistem birokrasi yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada hasil kerja serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber: Kompas.com
Penulis berita awal: Kompas.com
Editor:-
Penyunting : Melia Susilawati