Kepala Bappelitbangda NTT, Lucky Frederich. foto: kemenkeu.go.id
SCHOOLMEDIA NEWS, Kupang - Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk kepentingan penanganan stunting (Kekerdilan) pada 2019 sehingga kasus stunting di daerah ini semakin berkurang.
"Kami mengalokasi anggaran sebesar Rp50 miliar untuk penanganan stunting di NTT. Pemerintah NTT menangapi serius untuk penanganan masalah kekerdilan ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT, Lucky Frederich Koli ketika dihubungi di Kupang, Jumat (06/12/19).
Baca juga: Jakarta Kota Terbaik di Dunia dalam Perbaikan Transportasi
Lucky Frederich Koli menambahkan hal itu terkait upaya pemerintah NTT dalam mengatasi masalah stunting.
Menurut dia, kasus stunting di NTT tersebar di 22 kabupaten/kota dan yang terbanyak populasi stunting pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengan Selatan dan Kabupaten Kupang.
Ia mengemukakan,upaya yang dilakukan pemerintah NTT dalam mengatasi stunting dengan melakukan pendekatan sensitif yaitu semua anak remaja putri diberikan vitaman agar alat reproduksinya berfungsi secara baik.
Selain itu, tambahnya bagi wanita yang berusia subur akan mendapat pembekalan dari lembaga keagamaan ketika akan menikah maka harus mendapat asupan gizi yang baik dan pemeriksaan kesehatan secara rutin guna menjamin anak dalam kandungan mendapat asupan gizi yang memadai.
"Bayi-bayi yang sudah dilahirkan wajib untuk dilakukan pemeriksaan di semua layanan kesehatan guna memastikan pertumbuhan dan kesehatan bayi berlangsung secara baik termasuk mendapatkan asi eksklusif dari ibu bayi selama enam bulan," terang Lucky.
Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Ogan Komiring Ulu Terima Insentif 2019
Menurut dia, para ibu-ibu hamil juga harus mendapat akses kesehatan yang memadai di semua layanan kesehatan di provinsi berbasis kepulauan ini.
Lucky mengatakan, paling penting dalam mengatasi persoalan stunting adalah kemudahan akses terhadap bahan makanan, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni dan penerangan.
"Penyebab dari kasus stunting di NTT karena faktor sanitasi yang kurang memadai," tegas Lucky.
Ia menambahkan, pemerintah NTT telah mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan serta pelayanan kesehatan dan pembangunan rumah layak huni.
"Kami akan mengerakan semua sektor untuk mengeliminasi kasus stunting di NTT sehingga jumlah penderita stunting dalam lima tahun kedepan semakin berkurang," pungkas Lucky.
Tinggalkan Komentar