Presiden Joko Widodo, Foto: Setkab
SCHOOLMEDIA NEWS, Jambi - Warga Provinsi Jambi berharap Presiden terpilih yakni Joko Widodo dapat melakukan pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang pembangunannya masih lamban.
“Kita berharap Presiden terpilih dapat melakukan harmonisasi pembangunan, artinya pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga pemerintah desa, pembangunannya itu selaras,” kata Pengamat Politik Jambi Mochammad Farisi yang juga ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Provinsi Jambi, di Jambi, Selasa, 23 Juli 2019.
Baca juga: Mendikbud: Perlu Perjanjian Rekognisi Kompetensi Asia Tenggara
Selain pembangunan infrastruktur, menurut Farisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seimbang antara IPTEK dan imtaq perlu dilakukan. Karena dengan Iman dan Tagwa (imtaq), menurut Farisi, itulah karakter bangsa akan terbentuk.
Kemudian, terkait investasi, ia berharap, investasi tersebut pro rakyat. Artinya, kata Farisi, mengedepankan pembangunan yang berkualitas dan tidak merusak lingkungan sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak untuk masyarakat.
Selain itu pemerintah diharapkan dapat mengembangkan program-program dengan orientasi hasil.
“Maksudnya yakni program yang dibuat itu lebih mengedepankan prospek yang didapatkan setelah program dilaksanakan, bukan orientasi program yakni hanya programnya saja yang jalan, setelah itu tidak ada hasil berkelanjutan dari program itu,” kata Farisi.
Baca juga: LLDIKTI: Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Perguruan Tinggi
Sementara itu, menurut pengamat politik lainnya di daerah itu, As’ad Isma mengatakan, Presiden terpilih perlu menggalakkan dialog antarelemen bangsa dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan.
Dalam hal pembangunan SDM, As’ad Isma menjelaskan, yang lebih diutamakan yakni membangun mental keagamaan yang moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
"Termasuk perhatian penuh pemerintah terhadap pendidikan sektor pesantren yang selama ini terkesan belum menjadi prioritas," katanya.
Hal itu, menurutnya, merupakan jawaban atas kuatnya ancaman perpecahan bangsa selama masa kampanye Pilpres berlangsung beberapa waktu lalu.
Tinggalkan Komentar