Eksploitasi Nikel Demi Kendaraan Listrik Belum Mencerminkan Semangat Transisi Energi Berkeadilan

Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan banner di perairan Raja Ampat, Papua, untuk menyerukan dampak buruk pertambangan nikel terhadap terumbu karang dan ekosistem laut.

Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah Indonesia terus mendorong transisi energi sebagai jawaban atas krisis iklim global. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia menempatkan diri sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih dunia melalui kekayaan mineral kritis, terutama nikel. Logam ini menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai masa depan transportasi rendah emisi.

Namun, di balik narasi hijau tersebut, bentang alam di sejumlah wilayah justru menghadapi tekanan besar akibat ekspansi industri ekstraktif. Pulau Obi di Maluku Utara menjadi salah satu contoh bagaimana ambisi transisi energi menyisakan persoalan ekologis dan sosial yang tidak kecil.

“Sebelum industri ekstraktif seperti PT Harita Nikel beroperasi di Pulau Obi, Desa Kawasi sangat jarang mengalami banjir akibat luapan Sungai Todoku,” ujar Direktur WALHI Maluku Utara Astuti N. Kilwauw dalam acara Media Briefing di kawasan Tanah Abang, Selasa (26/5/2026).

Menurut Astuti, pembukaan hutan secara masif untuk aktivitas tambang dan pembangunan infrastruktur perusahaan memicu deforestasi serta sedimentasi sungai. Akibatnya, Sungai Todoku lebih mudah meluap ketika hujan deras datang. Perkebunan warga dan permukiman kini lebih sering terendam banjir.

Fenomena itu memperlihatkan paradoks besar dalam agenda transisi energi. Di satu sisi, dunia membutuhkan mineral seperti litium, nikel, tembaga, dan kobalt untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Di sisi lain, proses ekstraksi mineral tersebut justru berpotensi merusak lingkungan dan mengorbankan masyarakat lokal.

Sebagian Besar Pertambangan Open Pit Mining

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, sebagian besar pertambangan di Indonesia menggunakan metode open pit mining atau tambang terbuka. Metode ini membutuhkan pembukaan lahan dalam skala luas yang berdampak langsung pada hilangnya tutupan hutan.

“Konsesi tambang nikel di Indonesia sudah mencapai satu juta hektare dan banyak berada di wilayah dengan biodiversitas tinggi serta pulau-pulau kecil yang rentan secara ekologis,” kata Arie.

Wilayah-wilayah tersebut tersebar di Sulawesi, Halmahera, hingga sebagian Raja Ampat. Padahal, pulau kecil memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas dan rentan terhadap kerusakan permanen apabila eksploitasi berlangsung masif.

Kekhawatiran itu mendorong Greenpeace International bersama Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney (UTS), Australia, menerbitkan laporan bertajuk Melampaui Ekstraksi: Jalur untuk Transisi Energi yang Selaras dengan Target 1,5°C dengan Lebih Sedikit Mineral.

Laporan tersebut menyoroti kemungkinan menjalankan transisi energi tanpa harus terus memperluas ekstraksi mineral. Penulis laporan, Profesor Sven Teske, menyebut bahwa kebijakan yang tepat dan inovasi teknologi dapat menekan kebutuhan mineral dalam transisi energi global.

“Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan yang tepat dan teknologi inovatif dapat membatasi permintaan mineral dalam transisi energi yang selaras dengan target 1,5°C,” ujar Teske.

Laporan itu menawarkan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan transportasi publik, pengembangan kendaraan yang lebih kecil dan efisien, substitusi teknologi baterai dengan material yang lebih sedikit, hingga penguatan sistem daur ulang mineral.

Selain itu, laporan tersebut juga menekankan pentingnya melindungi kawasan dengan nilai ekologis tinggi dari ekspansi pertambangan. Greenpeace menilai penambangan nikel di wilayah vital seperti Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lain sebenarnya tidak diperlukan untuk mendukung transisi energi ambisius.

Indonesia Jadikan Nikel Pijakan Utama Energi

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan, Indonesia terlalu menjadikan nikel sebagai pijakan utama transisi energi. Padahal, sebagian besar produksi nikel nasional masih digunakan untuk industri baja tahan karat atau stainless steel.

“Hanya sekitar empat persen yang digunakan untuk kebutuhan baterai,” katanya.

Menurut Iqbal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah transisi energi Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekologis. Transisi energi semestinya tidak sekadar memindahkan sumber energi, tetapi juga memperbaiki relasi manusia dengan lingkungan dan melindungi ruang hidup masyarakat.

Persoalan tata kelola juga menjadi sorotan. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedy Haryanto, menekankan bahwa transisi energi tidak dapat dilepaskan dari aspek transparansi dan penegakan hukum.

Melalui kerangka Energy Transition Governance Framework (ETGF), KPK mendorong penguatan pengawasan agar sektor energi dan sumber daya alam tidak terjebak dalam praktik korupsi maupun konflik kepentingan.

“Salah satu isu yang diangkat oleh KPK adalah bagaimana transisi energi itu bebas korupsi,” ujar Dedy.

Menurut dia, transisi energi hanya akan berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja dengan prinsip akuntabilitas, perlindungan hak masyarakat adat, partisipasi publik, serta pengawasan yang kuat terhadap industri ekstraktif.

Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap kendaraan listrik dan energi terbarukan, Indonesia memang berada pada posisi strategis sebagai pemasok mineral penting dunia. Akan tetapi, transisi menuju energi bersih tidak dapat diterapkan.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah transisi energi benar-benar mampu menghadirkan masa depan yang lebih adil bagi manusia dan lingkungan.

Sebab, transisi energi sejatinya bukan hanya tentang mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, melainkan juga memastikan bahwa upaya menekan krisis iklim tidak dilakukan dengan mengorbankan hutan, laut, pulau-pulau kecil, serta masyarakat yang hidup di dalamnya.

Tim Schoolmedia