DAK Pendidikan Dipangkas, Disdikbud Cianjur: Akan Koordinasi dengan Pusat

Ilustrasi pemotongan DAK di Cianjur, Foto: Pixabay

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Jawa Barat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemotongan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan 2019. Besaran atas terjadinya pemotongan anggaran pendidikan di Cianjur itu menjadi Rp 20 miliar. 

"Kami akan menggelar rapat untuk memastikan apakah anggaran DAK tahun ini ada pemangkasan atau tidak. Kami akan upayakan langkah selanjutnya agar ada tambahan alokasi dana untuk program pendidikan," kata Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Cianjur Oting Zaenal Mutaiqin di Cianjur, Jumat, 25 Januari 2019.

Saat ini, kata Oting Zaenal, pihaknya terus melakukan pembenahan di lingkungan pendidikan. Kesalahan yang terjadi selama ini, kata Oting Zaenal melanjutkan, akan dihilangkan agar pelaksanaan program pendidikan lebih optimal, terutama untuk menggenjot rata-rata lama sekolah.

"Kalau memang terjadi pemangkasan, kami akan mencari upaya agar dana untuk pendidikan dari pusat tetap bergulir dan tidak menghambat program yang sudah direncanakan," kata Oting Zaenal. 

Berdaskan informasi dari wakil rakyat bebarapa waktu lalu, DAK pendidikan pada 2019 untuk Cianjur dipangkas lebih dari 50 persen. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cianjur dan empat orang tersangka lainnya serta, beberapa faktor lainnya.

Komisi IV DPRD Cianjur sempat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan DAK yang rencananya dialokasikan untuk Cianjur sekitar Rp 48 miliar, dipangkas menjadi Rp 20 miliar. Wakil rakyat telah menyampaikan agar tidak ada pemangkasan anggaran untuk pendidikan karena akan mengancam keberlangsungan program pendidikan di Cianjur.

Terlebih, saat ini Cianjur tengah menggenjot peningkatan pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan indeks pendidikan manusia (IPM).

"Salah satu faktor yang memberatkan adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terkait laporan dana BOS sebesar Rp 20 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Anggota Komisi IV DPRD Cianjur Sapturo.