Ikatan Guru Minta DPRD Arahkan Anggaran untuk Pemerataan Sekolah

Ilustrasi siswa, Ilus: Pixabay
Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendorong seluruh DPRD di Indonesia agar mengarahkan anggaran untuk pengembangan sekolah demi terwujudnya pemerataan sekolah.
"Sistem zonasi dan PPDB online adalah program revolusi pendidikan yang sejak beberapa tahun lalu kami kampanyekan dan alhamdulillah sudah mulai dijalankan," kata Ketua Umum IGI Pusat Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Rabu, 26 Juni 2019.
Sejak lama, kata Ramli, sistem pendidikan di Indonesia tidak terlalu adil karena yang mendapat porsi dan perhatian hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Bukan cuma itu. Pihaknya menilai, pemerintah melalui dinas pendidikan juga mendukung adanya sekolah unggulan dan bukan unggulan sehingga ada kecenderungan para orang tua berusaha memasukkan anak-anaknya ke sekolah unggulan tersebut.
"Sudah saatnya revolusi pendidikan, tidak ada lagi sekolah unggulan dan non unggulan. Sekarang kita dorong dulu pemerintah dan DPRD agar membangun pemerataan sekolah," kata Ramli.
Baca juga: Keuntungan Sekolah Dekat dengan Rumah bagi Sekar
Sekolah-sekolah lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan, pusat kota, kata Ramli, lebih terbelakang dibandingkan sekolah yang berada di pinggiran kota.
Karenanya dia mendorong pemerintah dan DPRD agar merevolusi sistem pendidikan dan meminta masyarakat untuk mendukung program tersebut. Salah satunya adalah sistem zonasi pendidikan.
Baca juga: KPAI: Sistem Zonasi Sejalan dengan Kepentingan Terbaik Anak
Menurut Ramli, konsepsi dasar dari sistem zonasi adalah membangun pemerataan kualitas pendidikan. Pelatihan demi pelatihan untuk para guru, kata Ramli, harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar kualitas para guru juga merata.
"Jadi sistemnya harus sama-sama dan berkesinambungan. Setiap guru harus dilatih terus menerus dan nantinya dengan sendirinya akan terbangun kompetisi secara alamiah," ujar Ramli berharap.
Berita Lainnya:
81 Tahun Pancasila: Prabowo Janjikan Ekonomi Berkeadilan, Warisan Ketimpangan Masih Membayangi
SMK Mendunia, Peluang Karier Kian Terbuka dengan Kelas Kebekerjaan Luar Negeri 3+1
529 Legislator dan 356 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Reformasi Pemilu Dinilai Mendesak