81 Tahun Pancasila: Prabowo Janjikan Ekonomi Berkeadilan, Warisan Ketimpangan Masih Membayangi

Jakarta Schoolmedia News– Pada peringatan 81 tahun Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mengakui satu persoalan yang selama ini kerap menjadi paradoks pembangunan Indonesia: ekonomi tumbuh, tetapi hasilnya belum dirasakan secara merata oleh rakyat.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa tugas sejarah pemerintahannya adalah mentransformasikan ekonomi nasional menjadi "ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila". Menurut dia, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka pertumbuhan, melainkan juga keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

"Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?" kata Prabowo di hadapan jajaran pejabat negara, mantan presiden dan wakil presiden, serta ratusan undangan.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan terbuka bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun belum berhasil menghapus ketimpangan struktural yang terus bertahan. Di tengah status Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar nikel, batu bara, minyak sawit, emas, dan berbagai mineral strategis dunia, kesejahteraan masyarakat di banyak daerah penghasil komoditas masih tertinggal.

Prabowo menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia selama bertahun-tahun lebih banyak menghasilkan keuntungan di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Nilai tambah industri, menurut dia, belum sepenuhnya dinikmati rakyat Indonesia.

Namun pidato tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah sendiri. Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo melanjutkan agenda hilirisasi sumber daya alam yang telah dirintis pemerintahan sebelumnya. Pemerintah bahkan memperluas intervensi negara melalui kebijakan ekspor satu pintu dan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Langkah itu diklaim sebagai jalan menuju "ekonomi Pancasila". Akan tetapi, sejumlah ekonom menilai keberhasilan hilirisasi sejauh ini masih lebih banyak tercermin dalam peningkatan investasi dan ekspor ketimbang pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai kawasan industri berbasis sumber daya alam, persoalan ketimpangan pendapatan, konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga rendahnya nilai tambah yang diterima pekerja masih menjadi catatan.

Dalam pidatonya, Prabowo menggambarkan ekonomi Pancasila sebagai sistem yang memastikan petani memperoleh pupuk tepat waktu, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, pekerja menerima penghasilan layak, dan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh gizi yang cukup.

Visi tersebut sejalan dengan amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tantangan terbesar justru terletak pada implementasi. Selama beberapa dekade terakhir, hampir seluruh pemerintahan Indonesia mengusung agenda pemerataan yang serupa. Hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.

Di hadapan peserta upacara, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih kuat karena telah mencapai swasembada pangan dan memiliki sumber daya strategis yang dibutuhkan dunia. Ia menyebut kondisi global yang diwarnai perang dagang, rivalitas geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi sebagai alasan pentingnya kembali menjadikan Pancasila sebagai pegangan pembangunan nasional.

Meski demikian, pidato Presiden belum menjelaskan secara rinci bagaimana indikator keberhasilan "ekonomi Pancasila" akan diukur. Pemerintah juga belum memaparkan target konkret mengenai penurunan ketimpangan, distribusi manfaat hilirisasi, maupun mekanisme agar keuntungan pengelolaan sumber daya alam benar-benar mengalir ke masyarakat luas.

Pada titik itu, pidato Hari Lahir Pancasila tahun ini tidak hanya menjadi ajakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar negara. Pidato tersebut juga menjadi pengakuan bahwa persoalan utama Indonesia bukan lagi sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan siapa yang menikmati hasil pertumbuhan itu.

Delapan puluh satu tahun setelah Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara, tantangan yang dihadapi Indonesia tampaknya masih serupa: bagaimana menjadikan kekayaan bangsa tidak berhenti sebagai statistik makroekonomi, melainkan hadir dalam kehidupan rakyat sehari-hari.

Tim Schoolmedia

Sumber : Biro Pers dan Media Sekretariat Negera