Schoolmedia News Jakarta = Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui berbagai kelemahan struktural Indonesia, mulai dari tata kelola pemerintahan yang belum optimal, korupsi, hingga lemahnya kinerja kelembagaan. Pengakuan itu disampaikan di hadapan para pemimpin bisnis Amerika Serikat dalam sesi roundtable Business Summit yang digelar oleh US-ASEAN Business Council di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026).
“Kita memiliki kelemahan. Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,†ujar Presiden.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meyakinkan investor global bahwa Indonesia tengah berbenah. Di tengah ketatnya kompetisi perebutan investasi di kawasan Indo-Pasifik, Prabowo menekankan kepastian hukum dan tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama membangun kepercayaan.
Ia mengakui, agenda reformasi tidak selalu mudah dan bahkan menimbulkan resistensi. Namun, menurut dia, pengalaman sebagai investor membuatnya memahami bahwa tak ada pelaku usaha yang ingin masuk ke negara dengan ketidakpastian hukum.
“Tidak ada pihak yang ingin masuk ke dalam sebuah perekonomian yang penuh ketidakpastian, yang tidak memiliki kepercayaan terhadap proses hukum dan penegakan hukum,†katanya.
Di forum yang dihadiri sejumlah eksekutif perusahaan multinasional itu, Prabowo memaparkan strategi ekonomi yang disebutnya berfokus pada stabilitas, disiplin fiskal, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Pemerintah, ujarnya, ingin mempertahankan pertumbuhan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
“Kami menggerakkan perekonomian dari akar rumput. Strategi ekonomi kami sangat terfokus,†ucapnya.
Komitmen tersebut dibarengi agenda pembangunan sumber daya manusia, termasuk penanganan stunting yang masih menjadi persoalan serius. Presiden mengisahkan pengalamannya saat turun ke desa-desa dan mendapati anak-anak dengan usia sebenarnya jauh lebih tua dari penampilan fisiknya.
“Saya menanyakan usia mereka dan anak-anak yang saya kira berusia empat, lima, enam tahun, ternyata berusia sepuluh, sebelas, dua belas tahun. Kemudian saya mengetahui bahwa 25 persen anak-anak kita mengalami stunting,†kata Prabowo.
Untuk membiayai program prioritas, pemerintah melakukan efisiensi belanja negara dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak produktif dan rawan penyalahgunaan. Dana tersebut kemudian dialihkan ke program strategis, termasuk penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak.
Program itu, menurut Presiden, telah mendapat apresiasi internasional. Ia menyebut Rockefeller Institute menilai kebijakan tersebut sebagai investasi sosial dengan tingkat pengembalian tinggi.
“Setiap dolar yang dihabiskan untuk makanan gratis bagi anak-anak, menurut Rockefeller Institute, pengembaliannya setidaknya 7 dolar, bahkan dalam jangka panjang bisa 35 kali lipat,†ujarnya.
Prabowo menambahkan, program makan bergizi gratis juga menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan permintaan hasil pertanian dan pembukaan lapangan kerja. Lonjakan konsumsi domestik, katanya, menjadi salah satu indikator awal dampak kebijakan tersebut.
Di luar agenda reformasi dan pembangunan manusia, momentum kunjungan kerja ini ditandai penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) senilai 38,4 miliar dollar AS antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mencakup sektor pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, furnitur, hingga semikonduktor.
Di sektor mineral kritis, kesepakatan diteken antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan terkait kerja sama pengembangan critical mineral. Di bidang energi, PT Pertamina menjalin MoU pemulihan ladang minyak dengan Halliburton.
Pada sektor agrikultur, kerja sama melibatkan Cargill dan sejumlah perusahaan Indonesia untuk pengembangan komoditas jagung. Sementara itu, industri tekstil dan garmen menandatangani kesepakatan kapas dengan National Cotton Council.
Kerja sama juga mencakup industri furnitur antara asosiasi mebel Indonesia dan American Hardwood Export Council, serta pengembangan semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan mitra teknologi asal Amerika Serikat.
Pemerintah menilai penandatanganan MoU tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Selain mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik, kesepakatan itu diharapkan memperkuat rantai pasok global yang lebih resilien.
Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi. Sejumlah kesepakatan investasi di masa lalu kerap tersendat pada persoalan perizinan, tumpang tindih regulasi, hingga ketidakpastian kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks itulah pengakuan Presiden atas lemahnya tata kelola menjadi krusial.
Prabowo menegaskan pemerintahannya akan mengawal realisasi setiap komitmen kerja sama agar berdampak nyata bagi perekonomian nasional. Ia mengajak dunia usaha Amerika Serikat menjadikan Indonesia mitra strategis jangka panjang dalam skema saling menguntungkan.
“Seharusnya ini menjadi situasi saling menguntungkan dan semua orang mendapat manfaat. Dengan manfaat, akan tercipta kemakmuran. Kemakmuran berasal dari tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih. Kemakmuran berasal dari stabilitas,†tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan garis besar pesan yang ingin dibawa pemerintah: reformasi tata kelola bukan sekadar retorika, melainkan prasyarat mendasar untuk menjaga pertumbuhan dan memperluas manfaatnya. Di hadapan investor global, Indonesia menawarkan kombinasi stabilitas politik, disiplin fiskal, serta komitmen pembenahan institusi.
Apakah agenda tersebut mampu menjawab keraguan lama terhadap konsistensi reformasi di Indonesia, waktu yang akan menguji. Namun, di Washington, pesan yang disampaikan Presiden jelas: tanpa tata kelola yang bersih dan kepastian hukum, ambisi menjadikan Indonesia tujuan investasi utama akan sulit terwujud.
Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi. Adapun daftar nota kesepahaman yang ditandatangani adalah sebagai berikut:
1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;
2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;
3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;
4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;
5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;
6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;
7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;
8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;
9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;
10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;
11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.
Momentum ini memperlihatkan tingginya kepercayaan dunia usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Selain itu, kesepakatan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar