Schoolmedia News Jakarta = Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dianugerahi predikat "Tokoh Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia" dalam ajang Anugerah INDOPOSCO, Selasa (3/2/2026). Namun, pemberian penghargaan dari grup media kepada pejabat publik yang baru menjabat ini memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan pakar teknologi. Mereka mempertanyakan validitas indikator keberhasilan serta potensi bias relasi antara media dan kekuasaan.
Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-5 INDOPOSCO di Jakarta. Panel penilai menilai Abdul Mu’ti konsisten dalam mendorong penguatan karakter melalui kebijakan "7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" (7 KAIH). Gerakan ini meliputi tujuh poin pembiasaan, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
Dalam sambutan yang dibacakan Staf Khusus Menteri Bidang Media, Ma’ruf El Rumi, Mu’ti menekankan bahwa media adalah elemen penting dalam "Tri Pusat Pendidikan" modern yang membentuk cara berpikir anak. "Media diharapkan dapat memberikan arah yang benar dalam menghadirkan konten yang mendidik," ujar Mu'ti melalui perwakilannya.
Kritik Metodelogi: Prestasi dan Seremonial
Meskipun narasi kementerian menonjolkan dukungan publik yang luas di kanal digital, para pakar pendidikan memandang penghargaan ini terlalu prematur dan minim basis data empiris.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menilai pemberian gelar "Pencetak Karakter" kepada seorang menteri yang masa jabatannya belum genap hitungan tahun adalah sebuah anomali. Menurutnya, pendidikan karakter adalah proses jangka panjang yang hasilnya baru bisa diukur dalam hitungan dekade, bukan melalui popularitas program di media sosial.
"Kita harus kritis, apakah 7 KAIH ini sudah menjadi perilaku atau sekadar jargon kampanye? Memberi penghargaan 'Pencetak Karakter' kepada pembuat kebijakan yang implementasinya baru seumur jagung adalah bentuk pendangkalan makna pendidikan. Ini lebih terlihat sebagai bentuk apresiasi politik ketimbang prestasi akademik atau pedagogis," ujar Rakhmat.
Ia menambahkan bahwa indikator "dukungan luas di kanal digital" yang diklaim kementerian sangat rawan bias. "Viral bukan berarti berhasil. Karakter anak bangsa tidak diukur dari berapa banyak orang menyukai unggahan di Instagram, tapi dari penurunan angka perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah yang hingga kini masih menjadi rapor merah kita," tegasnya.
Potensi Bias Relasi Media dan Penguasa
Di sisi lain, pemberian penghargaan oleh institusi media kepada pejabat yang berwenang mengatur kebijakan komunikasi dan informasi pendidikan memicu kekhawatiran mengenai independensi pers.
Pakar Komunikasi Teknologi dan Direktur Riset Digital Center, Yanuar Nugroho, melihat adanya pola symbiotic mutualism yang tidak sehat antara media dan kementerian. Ia memperingatkan bahwa media seharusnya berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog), bukan menjadi instrumen pemberi legitimasi bagi pemerintah melalui skema penghargaan.
"Tema 'Kepak Membawa Dampak' yang diusung media tersebut seharusnya dibuktikan dengan liputan investigasi mengenai kendala pendidikan, bukan dengan membagikan plakat kepada menteri. Ketika media terlalu sibuk memberi penghargaan, fungsi kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah sering kali tumpul," kata Yanuar.
Lebih lanjut, Yanuar menyoroti pemanfaatan kanal digital sebagai tolok ukur keberhasilan program 7 KAIH. Menurutnya, penggunaan algoritma untuk menciptakan persepsi dukungan publik bisa sangat menyesatkan. "Kementerian mengeklaim dukungan kuat melalui digital, namun kita tahu betapa mudahnya narasi dibangun di ruang siber. Tanpa audit independen terhadap dampak nyata 7 KAIH di sekolah-sekolah pelosok, penghargaan ini hanyalah komoditas citra," tambahnya.
7 KAIH Antara Disiplin dan Penyederhanaan Masalah
Program 7 KAIH yang menjadi dasar penghargaan ini juga tak luput dari sorotan. Para pakar menilai butir-butir dalam gerakan tersebut, seperti "bangun pagi" dan "tidur cepat", merupakan penyederhanaan masalah pendidikan yang terlalu reduksionistis.
"Persoalan karakter pelajar kita jauh lebih kompleks daripada sekadar jam tidur atau makan sehat. Kita menghadapi krisis literasi, darurat kesehatan mental, dan pengangguran terdidik. Mengangkat menteri sebagai tokoh hebat hanya karena mempopulerkan kebiasaan domestik seperti ini terasa sangat dangkal," ungkap Rakhmat Hidayat.
Kritik ini menjadi pengingat bagi Kemendikdasmen bahwa legitimasi sejati seorang menteri bukan datang dari panggung anugerah media, melainkan dari perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Penghargaan INDOPOSCO ini, alih-alih menjadi bukti prestasi, justru menjadi beban moral bagi Abdul Mu’ti untuk membuktikan bahwa kebijakan 7 KAIH bukan sekadar gerakan permukaan di tengah sistem pendidikan yang masih memerlukan perbaikan struktural mendalam.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemendikdasmen menegaskan bahwa penghargaan tersebut akan dijadikan motivasi untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan media dalam mewujudkan generasi emas 2045. Namun, bagi publik, efektivitas menteri tetap akan diuji oleh data, bukan oleh plakat penghargaan di hari ulang tahun media.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar