Schoolmedia News Jakarta = Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam ruang kelas memicu perdebatan mengenai masa depan profesi pendidik. Menanggapi fenomena tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru dalam membangun karakter dan nilai kemanusiaan peserta didik.
Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti dalam seminar internasional bertajuk Navigating the Future: English Language Education with AI and the Evolving Role of Educators di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Jakarta, Kamis (5/2/2026). Di hadapan para pakar pendidikan dari Inggris dan Taiwan, Mu’ti menekankan bahwa AI hanyalah produk algoritma dan pembelajaran mesin (machine learning).
"AI hanyalah alat. Pendidikan tetap tentang membangun karakter manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Manusia yang mampu mengendalikan teknologi dan menggunakannya untuk kemaslahatan sesama," ujar Mu’ti.
Penegasan ini muncul di tengah kekhawatiran global bahwa ketergantungan pada AI generatif dapat mengikis kemampuan berpikir kritis siswa dan mendegradasi interaksi pedagogis antara guru dan murid.
Selain menyoroti AI, Mu’ti mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk memperkuat literasi global. Mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib sejak kelas 3 sekolah dasar (SD). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk membekali generasi muda dengan kompetensi komunikasi internasional sejak dini.
Namun, Mu’ti menekankan bahwa kurikulum baru tersebut tidak akan terjebak pada metode hafalan usang. Pemerintah mendorong pendekatan deep learning yang lebih aktif dan kontekstual. Siswa diharapkan tidak hanya menghafal kosakata, tetapi mampu menggunakan bahasa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.
"Pengalaman belajar harus dirancang lebih bermakna agar peserta didik mampu menggunakan bahasa secara autentik," tambahnya.
Antara Inovasi dan Risiko Dependensi
Meskipun visi kementerian tampak progresif, sejumlah pakar mengingatkan adanya tantangan besar dalam implementasi "AI sebagai asisten". Guru Besar Bahasa Inggris UHAMKA, Herri Mulyono, dalam kajiannya menjelaskan bahwa integrasi teknologi ini menuntut redefinisi peran guru.
"AI tidak boleh menggeser peran guru menjadi sekadar penyampai materi. Guru harus naik kelas menjadi fasilitator berpikir kritis dan refleksi etis," kata Herri. Ia juga memperingatkan risiko ketergantungan berlebihan (over-dependency) pada mesin yang dapat mematikan kreativitas organik baik dari guru maupun siswa.
Dari perspektif kritis, kebijakan menjadikan Bahasa Inggris wajib bagi kelas 3 SD juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan tenaga pendidik yang merata. Tanpa distribusi guru yang berkualitas di daerah terpencil, kebijakan ini dikhawatirkan justru akan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Selain itu, tantangan etik dalam AI generatif menjadi poin krusial. Andrew Stokes, pendiri ClarityEnglish asal Inggris, berpendapat bahwa AI sebaiknya hanya digunakan untuk tugas-tugas mikro seperti asesmen atau pengayaan kosakata. Ia menekankan bahwa aspek emosional dalam pengelolaan kelas dan pembentukan karakter adalah "wilayah sakral" yang tetap menjadi domain eksklusif manusia.
Kedaulatan Pedagogis
Dosen dan pengajar ahli, Anuncius Gumawang Jati, menawarkan perspektif pedagogy-first. Menurutnya, sering kali dunia pendidikan terjebak pada tren teknologi sehingga tujuan pendidikan justru mengikuti kemampuan alat.
"Teknologi harus mengikuti tujuan pendidikan, bukan sebaliknya. Pemanfaatan AI harus digunakan untuk memperkuat keadilan dan agensi guru, bukan malah membuat guru kehilangan kendali atas kelasnya," tegas Jati.
Analisis ini sejalan dengan pandangan Guru Besar Emeritus Universitas Asia Taiwan, Yinghuei Chen. Ia mencatat bahwa di era teks yang diproduksi mesin secara masif, kemampuan membaca kritis lintas budaya justru menjadi lebih mendesak. Pendidikan bahasa tidak lagi sekadar soal tata bahasa, melainkan soal navigasi makna di tengah banjir informasi digital.
Komitmen Global
Seminar internasional ini menjadi sinyal bahwa Kemendikdasmen ingin menempatkan Indonesia dalam arus utama dialog pendidikan global. Abdul Mu’ti berharap masukan dari para pakar lintas negara dapat memperkaya kebijakan nasional, terutama dalam menyinkronkan penggunaan AI dengan kurikulum Bahasa Inggris yang akan datang.
"Kami berharap diskusi ini memberikan kontribusi bermakna bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional dalam jangka panjang," pungkas Mu’ti.
Namun, pekerjaan rumah terbesar kementerian tetap terletak pada implementasi di lapangan. Memastikan jutaan guru di Indonesia memiliki literasi digital yang cukup untuk "mengendalikan" AI—sebagaimana yang diharapkan Menteri—membutuhkan peta jalan pelatihan yang masif dan berkelanjutan, bukan sekadar imbauan di mimbar seminar.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar