Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. foto: setkab.go.id
SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Di beberapa kesempatan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selalu mengatakan salah satu permasalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah ekosistemnya yang terlalu kaku, maka ia berharap menteri selanjutnya dapat mewujudkan ekosistem kerja Indonesia menjadi lebih fleksibel.
Keinginan pria yang lahir di Semarang pada 6 Juni 1972 itu bukan tanpa alasan, kondisi disruptif ini telah mengubah banyak sistem industri dan kepemilikan perusahaan, oleh sebab itu sistem ketenagakerjaan juga harus berubah.
Baca juga: Rudiantara Sebut Hanya Konsumen Tertentu yang Terdampak IMEI
Hanif yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI pada 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengatakan semakin lenturnya ekosistem ketenagakerjaan juga akan berdampak pada peningkatan angkatan kerja khususnya perempuan.
"Saat ini perempuan hanya bisa memilih menjadi ibu rumah tangga atau bekerja, namun kalau ekosistemnya sudah fleksibel, jam kerjanya juga fleksibel maka perempuan juga bisa bekerja sambil mengurus keluarganya," kata Hanif yang merupakan anak mantan TKW itu.
Selain masalah ekosistem kerja, Hanif yang sudah terjun menjadi politisi sejak 1998 itu juga menilai angkatan kerja Indonesia yang masih banyak diisi dengan lulusan SD-SMP itu juga harus dikurangi, sebanyak 58 persen angkatan kerja pendidikannya hanya lulusan SD atau SMP.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyesuaikan lulusan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satu yang harus ditempuh adalah meningkatkan partisipasi pendidikan formal minimal belajar sembilan tahun.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. foto: indonesianews.id
Ketidakcocokan antara lulusan sekolah dan kebutuhan pasar kerja juga menjadi salah satu tantangan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu dia menginginkan swasta juga turut berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia.
Pemerintah daerah juga diminta membuka diri agar industri dapat berpartisipasi dalam peningkatan SDM. Pada sisi lain pemerintah juga mendorong industri untuk proaktif salah satunya dengan pemberian insentif.
Insentif yang dimaksud Hanif adalah aturan super deductible tax yaitu pengurangan pajak di atas 100 persen jika perusahaan tersebut terlibat dalam peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan serta vokasi.
Insentif pajak ini juga diberikan guna mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menyongsong revolusi industri keempat.
Baca juga: Mahasiswa Unpatti Ambon Tolak Pemilihan Rektor
Pria yang piawai memainkan gitar tersebut mengakui meski pemerintah telah fokus kepada pendidikan vokasi, namun masih banyak tantangan dari waktu ke waktu untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan pasar kerja.
"Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," pesan Hanif yang pernah meluncurkan album musik berjudul The Drizzle: Traces of a Broken Heart untuk merayakan pesta demokrasi 2014.
Hanif mengatakan Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Untuk itu, persatuan dan kesatuan adalah modal utama Indonesia untuk bekerja dan berkarya menuju negara yang maju dan sejahtera.
Dia pun menyampaikan rasa senang dan bangganya telah menjadi bagian dari Keluarga Besar Kementerian Ketenagakerjaan. Bersama seluruh pegawai dan Mitra Kerja, Kemnaker telah mencapai sejumlah prestasi. Salah satunya, predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam tiga tahun terakhir.
Baca juga: Konjen AS Surabaya Dukung Prehistoric Body Theater Ajari Pemuda Bali
Dia juga berpesan, siapa pun yang menjadi Menteri Ketenagakerjaan selanjutnya, harus mendapat dukungan dari seluruh pegawai dan Mitra Kerja. Kemnaker harus selalu bekerja dengan penuh kreativitas, inovasi, dan terobosan, agar kinerjanya dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, agar Kemnaker selalu tumbuh menjadi lebih baik, Hanif yang mengambil pendidikan S-2 di Universitas Indonesia itu, menilai perlu adanya paramater daya saing. Kemajuan yang dicapai Kemnaker harus dikomparasikan dengan kemajuan capaian kinerja kementerian atau lembaga lain.
"Karena kita harus maju dan lebih cepat dari yang lain. Jangan sampai kita maju, tetapi kompetitor kita juga jauh lebih maju,” kata Hanif yang pernah menjabat sebagai Sekjend PKB hasil Muktamar 2014 itu.
Tinggalkan Komentar