WWF Papua Klaim Perubahan Penggunaan Lahan Sebabkan Emisi

Foto: pixabay

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Program Papua mengklaim perubahan penggunaan lahan hingga kini masih menjadi penyebab emisi CO2 terbanyak, termasuk di Bumi Cenderawasih.

Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai, di Jayapura, mengatakan sektor berbasis lahan telah ditetapkan sebagai prioritas untuk memenuhi target pengurangan emisi nasional.

"Di Papua, kaitannya menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar, pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut," kata Benja, Selasa, 12 Maret 2019.

Menurut Benja, program ini sekaligus memberi ruang dalam mengakomodir nilai-nilai budaya orang Papua dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan.

"Selain itu, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya dan ekonomi serta lembaga adat, termasuk hukum maupun batas wilayah adat juga menjadi pertimbangan karakteristik," ujar Benja.

Benja menjelaskan wilayah Provinsi Papua masih memiliki tutupan hutan yang luas dan ini ikut berkontribusi terhadap peningkatkan emisi CO2, khususnya yang berasal dari perubahan tutupan lahan (land use change).

"Provinsi Papua dengan luas 31.406.664 hektare, merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan alam terbilang luas di antara anggota Governor Climate Forum (GCF)," kata Benja.

Untuk diketahui, dilansir dari laman http://www.wwf.or.id, Governor Climate Forum (GCF) adalah sebuah forum beranggotakan para gubernur dari beberapa negara yang berkomitmen dalam mengatasi pemanasan global. 

Saat ini GCF beranggotakan 38 provinsi yang berasal dari berbagai negara antara lain Indonesia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Komisi Daerah (KOMDA) Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (PIPB) Provinsi Papua bermitra dengan WWF Indonesia sepakat bahwa dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayahnya akan menjadi proyek percontohan persiapan untuk pembangunan yurisdiksi rendah karbon (emisi) yakni Biak Numfor-Supiori dan Yapen.