Peta Manado, Sumber: bpk.go.id
SCHOOLMEDIA NEWS, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun "database" (pangkalan data) pulau-pulau terluar yang ada di wilayah berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa ini. Hal itu terungkap dari Sekretaris Daerah Sulut Edwin Silangen.
Penyusunan pangkalan data pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah maju untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting 37 desa yang terdapat di sembilan pulau terluar berpenghuni.
"Kita ingin mendapatkan deskripsi menyangkut kondisi infrastruktur fisik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan di pulau-pulau terluar ini," kata Silangen di Manado, Kamis, 11 Juli 2019.
Baca juga: Kemendikbud Targetkan 2 Tahun Jangkau Daerah 3T
Dari pangkalan data ini, kata Silangen, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dari kawasan perbatasan. Menurut Silangen, pulau terluar identik dengan daerah kategori "3T" yaitu Terluar, Tertinggal dan Terpencil.
Aksesibilitas yang terbatas dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat daerah "3T", kata Silangen, harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pemangku kepentingan yang ada.
Hal ini, kata Silangen, sesuai dengan program "Nawa Cita" ketiga Presiden Joko Widodo yang menegaskan komitmennya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Kami mengajak seluruh kepala desa sebagai garda terdepan pembangunan di wilayah perdesaan tampil sebagai motivator dan inovator pembangunan sehingga memperkuat desa di pulau kecil terluar," katanya.
Pangkalan data yang berkualitas dapat dijadikan sumber informasi dasar pengambilan keputusan dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh kepentingan mendasar masyarakat di kawasan perbatasan.
Baca juga: Menristekdikti: Pembelajaran Jarak Jauh Jangkau Daerah 3T
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sulut Djemi Gagola mengatakan pertemuan para pihak ini untuk membahas rancangan terakhir setelah disusun oleh petugas pendata dengan para kepala desa.
"Kita menginginkan terbentuknya database berkualitas untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Sulut sebelum dipublikasikan," ujarnya.
Tinggalkan Komentar