GERAM Siapkan 10 Tuntutan untuk DPR, dari MBG hingga Perampasan Aset Korupsi
Schoolmedia News – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB tersebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi tersebut. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang mencakup isu ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penghentian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). GERAM meminta kedua program tersebut dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi transparansi anggaran dan pelaksanaannya.
Dalam bidang ekonomi, mahasiswa juga menyoroti kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat. Mereka mendorong sistem perpajakan progresif yang lebih besar bagi kelompok pemilik modal.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kondisi pekerja. GERAM meminta harga kebutuhan pokok diturunkan dan upah buruh dinaikkan agar daya beli masyarakat serta kesejahteraan pekerja lebih terjamin.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, massa aksi mendorong tersedianya layanan yang gratis, ilmiah, dan berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan serta pemangkasan anggaran untuk layanan dasar.
Mahasiswa turut membawa isu perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). Mereka meminta adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum, upah layak, serta kondisi kerja yang manusiawi.
Selain itu, GERAM menyoroti persoalan bencana. Mereka meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional serta mempercepat bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Dalam aspek demokrasi dan hukum, GERAM menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta meminta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Mereka juga membawa tuntutan terkait demiliterisasi dan penguatan supremasi sipil.
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan utama lainnya. GERAM meminta aset hasil korupsi disita dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta pemulihan bencana.
GERAM juga meminta pimpinan DPR RI hadir langsung menemui massa untuk membuka ruang dialog. Mereka menyatakan aksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR.
10 Tuntutan GERAM
- Meminta pertanggungjawaban politik dan hukum pemerintah terkait sejumlah kebijakan yang mereka soroti.
- Menghentikan dan mengevaluasi KDMP serta MBG.
- Mendorong kebijakan pajak yang lebih progresif.
- Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
- Mempercepat penanganan bencana di Sumatra dan NTT.
- Menjamin perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.
- Mendorong demiliterisasi dan memperkuat supremasi sipil.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis dan menjamin kebebasan berekspresi.
- Menyita aset hasil korupsi dan mengalokasikannya untuk kepentingan publik.
Aksi tersebut menunjukkan beragam persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat sipil. Perbedaan tuntutan dengan kelompok masyarakat lain yang juga berencana datang ke DPR menunjukkan bahwa aksi 27 Agustus 2026 tidak membawa satu agenda tunggal.
_
Liputan Khusus Lainnya:
