Ilustrasi tsunami, Foto: Pixabay
Siswa SMAN 2 Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Riska, berharap pemerintah memiliki sistem peringatan dini agar masyarakat dapat bersiap diri jika ada potensi bencana. Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Partisipasi Anak terkait Kebencanaan bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
"Untuk itu, kami mengharapkan adanya sistem peringatan dini yang terpasang di daerah-daerah potensi bencana, sehingga kami bisa bersiap diri jika terjadi bencana," kata Riska, penyintas bencana, di GOR Way Handak, Kalianda, Minggu, 17 Februari 2019.
Menurut informasi Diskominfo Lampung Selatan, di Kalianda, Senin (18/2), Riska sempat dinyatakan hilang karena berlari menyelamatkan diri saat terjadi tsunami. Saat itu, ia berlari menyelamatkan diri sambil menggendong adiknya menuju hutan pada 22 Desember 2018.
Peserta diskusi yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Lampung Selatan, kemarin, adalah anak-anak korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Peristiwa bencana itu terjadi pada Sabtu, 22 Desember 2018. Dalam diskusi tersebut, mereka menyampaikan aspirasi dan harapan mereka kepada pemerintah dan para pihak dalam sebuah dialog.
Dalam diskusi tersebut juga disimpulkan bahwa anak yang menjadi penyintas bencana harus didengar dan ditindaklanjuti pendapatnya, karena mereka memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda.
Manager Tanggap Bencana Wahana Visi Indonesia (WVI) Ronny Ichwan menambahkan, suara anak dan partisipasi anak merupakan salah satu kunci utama dalam sebuah tahapan proses pembangunan pascabencana tsunami di Lampung Selatan.
Menurut Ronny, dari aspirasi tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah sebagai salah satu cara mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta masalah paling mendesak melalui perspektif anak.
"Jadi suara anak sangat penting didengar untuk bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan mereka," kata Ronny.
Sekretaris Dinas PP-PA Lampung Selatan Wahyuningsih mewakili Kepala Dinas Rini Ariasih menyatakan mendukung penuh kegiatan itu. Menurutnya, dengan adanya forum itu, anak-anak penyintas mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi dan suara mereka.
Ia berharap, melalui kegiatan itu, anak-anak dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan terbuka kepada Pemkab Lampung Selatan.
"Harapannya, aspirasi dari anak-anak ini bisa didengar dan menjadi masukan yang mendukung bagi pembentukan kebijakan pemerintah daerah," ujar Wahyuningsih.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkab Lampung Selatan Supriyanto dalam pembukaan kegiatan tersebut mengatakan, anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam konteks bencana. Karena itu, mendengar suara anak sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama pascabencana tsunami yang melanda wilayah Pesisir Pantai Lampung Selatan.
"Semoga apa yang telah disampaikan anak-anak, bisa menjadi masukan bagi kami untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Bahkan dalam konteks bencana sekali pun," kata Supriyanto mewakili Plt Bupati Lampung Selatan.
Anak-anak penyintas ini telah mendapatkan dukungan psikososial dari pemerintah daerah maupun lembaga kemanusiaan.
Tinggalkan Komentar