Anggaran THR Rp 60 Miliar untuk ASN Riau Cair Sebelum Libur Lebaran

Ilustrasi: Pixabay

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyatakan bahwa anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau sebanyak Rp 60 miliar akan dicairkan sebelum libur bersama Idul Fitri 1440 Hijriah, atau paling tidak sebelum 30 Mei 2019.

“Secepatnya, dalam  aturannya 24 Mei paling cepat. Ya kita, Insya Allah sebelum tanggal 30 (Mei), sebelum libur,” kata Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Selasa, 21 Mei 2019.

Ia menjelaskan dari sisi penganggaran di APBD Riau sudah tersedia untuk THR Lebaran dan ditambah untuk tunjungan pendidikan untuk anak-anak ASN.

Penyebab proses pencairan memakan waktu, kata Hijazi, dikarenakan Pemprov Riau perlu menyesuaikan penganggaran dalam perubahan penjabaran karena ada perintah baru tentang pemberian THR yang berlaku tahun ini dari Presiden, maupun peraturan pemerintah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri.

“Kalau untuk Pemprov Riau jumlahnya yang kami hitung sekitar 18 ribu ASN, anggaran sekitar Rp 60 miliar. Itu THR saja, tunjangan pendidikan bukan sekarang,” katanya.

Baca juga: Pemkab Trenggalek Tak Sediakan THR untuk Honorer

Agar proses pencairan bisa cepat, Hijazi melanjutkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau juga telah ditugaskan untuk memproses secepatnya dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah segera lakukan permintaan pencairan kepada BPKAD pada waktu yang akan ditetapkan.

Namun, ia mengatakan THR Lebaran hanya dianggarkan untuk ASN, sedangkan pegawai honorer di lingkungan Pemprov Riau tidak ada payung hukum yang mengaturnya.

“Untuk honorer sampai kini tidak ada dasar hukumnya. Kami memberi harus berdasarkan hukum, dan belum ada kebijakan untuk honor,” katanya.

Baca juga: Terima Aduan Pekerja Terkait THR, Disnakertrans Buka Posko 24 Jam

Menurut dia, pegawai honorer di Pemprov Riau biasanya adalah tenaga harian lepas (THL). Namun, Ahmad Hijazi belum tahu persis berapa jumlah pegawai honorer sebenarnya.

“Jumlahnya konfirmasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) lah,” kata Ahmad Hjazi.