Schoolmedia News Jakarta ---- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan situasi tetap normal usai Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, diguncang gempa dua kali pada Sabtu (22/4/2023).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan kejadian itu terjadi dengan guncangan sebanyak dua kali.
"Gempa pertama tercatat mengguncang sekitar pukul 15.23 WIB dengan (Magnitudo) M6,4. Pusat gempa berada di 218 km Timur Laut Kabupaten Wakatobi dengan kedalaman 10 km," kata dia dalam keterangan yang diterima InfoPublik.
Berselang 30 menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 16.15 WIB terjadi gempa susulan dengan kekuatan M5,5 berpusat pada lokasi yang sama. Kedua gempa tidak dirasakan sekitar wilayah Kabupaten Wakatobi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wakatobi melaporkan pihaknya segera menerjunkan tim reaksi cepat ke wilayah yang merasakan guncangan. Tim BPBD menelusuri wilayah lokasi guncangan untuk pengecekan potensi dampak kerusakan.
BMKG merilis kedua gempa tersebut berpusat dilaut dan berdasarkan pemodelannya gempa ini tidak memicu terjadinya tsunami. Hingga berita ini diturunkan, dilaporkan tidak ada dampak korban jiwa.
BNPB telah berkoordinasi dengan BPBD setempat dan memonitor situasi pascagempa melalui Pusdalops BNPB.
Masyarakat diimbau untuk waspada dan siap siaga terhadap potensi gempa susulan. Pastikan sumber informasi terkait gempa diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat koordinasi dan perencanaan penanggulangan bencana, pasca-835 kejadian bencana terjadi hingga awal April 2023.
“Sebagai informasi, hingga 12 April 2023 jumlah kejadian bencana yang terjadi mencapai 835 kejadian dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima InfoPublik, Jumat (14/4/2023).
Hal itu diungkapkan Suharyanto saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Rabu (12/4/2023).
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa BNPB masih dipercaya sebagai koordinator penanganan COVID-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Terkait penanganan COVID-19 dan PMK, meskipun situasi relatif terkendali, Satgas COVID-19 dan PMK masih ada dan digabung menjadi satu dengan masa tugas hingga akhir Juni 2023,” ujar Suharyanto yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 dan PMK.
Suharyanto mengatakan, BNPB juga diminta secara langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan penggantian bagi sawah masyarakat yang gagal panen akibat bencana banjir pada tri wulan pertama 2023
“BNPB mendapat tugas dari bapak Presiden, untuk mengganti sawah petani yang gagal panen akibat sawahnya terendam banjir. Penggantian yang dimaksud adalah biaya produksi, sehingga diharapkan petani dapat memulai lagi produksi di musim berikutnya,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, yang mendapat penggantian biaya produksi hanya sawah yang gagal panen akibat bencana banjir.
“Yang diganti ialah yang terendam banjir, bukan puso karena hama atau lainnya," tegas Suharyanto.
Kini BNPB pun sedang menyusun perencanaan, melakukan sosialisasi dan pendataan petani yang sawahnya rusak akibat terendam banjir ke masing-masing provinsi terdampak.
Dalam rapat tersebut Kepala BNPB hadir beserta jajaran pejabat tinggi lainnya membahas pelaksanaan program yang telah dilakukan mencakup capaian penyerapan anggaran dan luaran hingga awal April 2023, dan rencana kerja yang akan dilakukan hingga akhir tahun.
Tinggalkan Komentar