Pemkot Batam Ajukan 37 Lokasi Kampung Tua

Salah satu kampung tua di Batam, Sumber: batam.go.id

Pemerintah Kota Batam,  Kepulauan Riau mengajukan 37 lokasi untuk ditetapkan sebagai Kampung Tua, yang berhak memiliki Hak Pengelolaan Lahan terpisah dari Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam.

"Dari kami yang 37 titik," kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Batam, Jumat, 5 April 2019.

Kampung Tua adalah perkampungan yang sudah ada sebelum Otorita Batam didirikan untuk mengembangkan Pulau Batam.

Hingga saat ini, kata Rudi, seluruh Pulau Batam dikelola oleh BP Kawasan Batam (dulu bernama Otorita Batam). Dengan penetapan lokasi Kampung Tua, maka daerah itu akan dikeluarkan dari wilayah HPL BP Kawasan Batam.

Dia mengatakan, penetapan Kampung Tua tetap harus menunggu kesepakatan dengan BP Kawasan Batam, juga Rumpun Khasanah Warisan Batam dan Ketua Kampung Tua, sebagai perwakilan masyarakat.

"Tunggu dari pihak BP Batam. Kalau Pemkot sudah selesai," kata Rudi.

Dia berharap masyarakat yang tinggal di Kampung Tua bersabar, karena saat ini BP Kawasan Batam tengah sibuk.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Abdul Djalil mengatakan pemerintah membentuk Tim Kampung Tua Batam yang akan mengupayakan penerbitan sertifikat lahan di sana.

"Buat tim untuk kita identifikasi dan 'enclave' yang mana kampung tua," kata Sofyan.

Tim tersebut, kata Sofyan, akan bekerja untuk memastikan lokasi dan luasan kampung tua. Selesai mengidentifikasi lahan dan luasan kampung tua, maka pemerintah akan mengupayakan untuk menerbitkan HPL sendiri, terpisah dari HPL Pulau Batam yang dimiliki BP Kawasan Batam.

"Kami akan identifikasi kalau itu kampung tua, akan dikeluarkan HPL, akan dijadikan hak milik pada masyarakat kampung tua," kata Sofyan menjelaskan.

Sofyan menegaskan, kampung tua adalah lahan perkampungan yang sudah ada sebelum BP Kawasan Batam berdiri mengelola pulau utama Batam.

Kepala BPN Batam, Askani mengatakan tim akan menghitung ulang luasan kampung tua yang disepakati. Tim, kata Askani, tidak akan menggunakan data lama yang dimiliki Pemkot Batam, melainkan kembali turun ke lapangan untuk bersama Pemkot dan BP Kawasan Batam untuk melihat kondisi terkini di lapangan.

"Karena harus ukuran riil sekarang," kata Askani tegas.