Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Jakarta - Program Pendidikan Vokasi memiliki peran besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta memberi solusi bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Demikian juga dunia akademik, memerlukan sinergi dengan entitas bisnis dan pemerintah untuk berpartisipasi menjalankan program pembangunan.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Vokasi Universitas Indonesia (UI), Rahmi Setiawati, mengatakan, pendidikan vokasi merupakan elemen dasar dalam ekonomi pembelajaran (learning economy) dan memiliki peran penting untuk menumbuhkan inovasi suatu masyarakat.

"Sehingga, pendidikan vokasi membutuhkan pengajar yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya, infrastruktur yang memadai, sumber daya pendukung yang mencukupi, dan kurikulum yang relevan dengan dunia usaha," ujar Rahmi, Senin, 19 Oktober 2020.

Baca juga: Ribuan Pemuda Terjun ke Masyarakat untuk Bantu Siswa Belajar di Rumah

Menurut Rahmi, apabila semua kebutuhan tersebut terpenuhi, maka para mahasiswa akan dapat belajar dengan efektif. Pendidikan vokasi akan dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan kerja yang handal dan sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Dampaknya, tenaga kerja menjadi produktif dan berkontribusi dalam perekonomian negara," ujarnya.

Rahmi menjelaskan, pendidikan vokasi memiliki ciri yang khas, karena dapat menjadi pendekatan yang komprehensif untuk semua aspek, seperti pendanaan, infrastruktur, kualitas, pelatihan pengajar, layanan dan evaluasi pendidikan vokasi.

Program ini memiliki peran penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan vokasi karena memungkinkan komunikasi yang sering antara lembaga pendidikan dan perusahaan. 

Menurut Rahmi, pengembangan keterampilan di pendidikan vokasi sangat memerlukan kolaborasi dan kerjasama (partnership) dengan dunia usaha, dan dikoordinasi oleh pemerintah.
 
Kolaborasi yang baik antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha telah menjadi kunci sukses pelaksanaan program partnership (Mitras Dudi).

Baca juga: Siswi Diduga Bunuh Diri karena PJJ, Wakil Ketua MPR: Ini Protes Keras Dunia Pendidikan

Untuk diketahui, saat ini, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedang melaksanakan kegiatan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri Tahun Anggaran (TA) 2020.

Salah satu penerima hibah kegiatan tersebut adalah Program Pendidikan Vokasi UI, dengan bidang Prioritas Ekonomi Kreatif. Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UI, diharapkan dapat menyusunan skema sertifikasi berdasarkan KKNI level 5 dan 6 pada bidang prioritas ekonomi kreatif sebanyak minimal 15 skema; Penyusunan Materi Uji Kompetensi (Perangkat Uji) sesuai dengan skema sertifikasi yang disusun; dan Penyusunan Juknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan Materi Uji Kompetensi (MUK).

"Skema-skema sertifikasi yang dihasilkan adalah skema-skema dengan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan di sektor ekonomi kreatif dengan multidisiplin dari bidang teknologi, informasi, komunikasi dan pariwisata," ujarnya.

Melalui program ini, dia melanjutkan, akan terbentuk peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Dengan adanya MOU tersebut, dia berharap, akan memperkuat positioning Pendidikan Vokasi UI dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan (skill), knowledge dan attitude yang sesuai dengan kompetensi dan daya saing pasar.

Baca juga: 8 Webinar Gratis Kemdikbud untuk Asah Keterampilan Guru

Rahmi menambahkan, pihak industri merupakan laboratorium tempat mahasiswa pendidikan vokasi melakukan magang atau belajar di industri secara nyata. 

Sedangkan keuntungan bagi pihak industri adalah mendapatkan tenaga kerja yang telah terlatih dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Sehingga bagi pihak industri akan tercapainya visi dan misi yang sesuai dengan target.

Manfaat dengan adanya kerjasama antara pihak industri dengan pendidikan vokasi akan memperkuat capaian pembelajaran kurikulum dan pengembangan sarana atau infrastruktur pada Program Pendidikan Vokasi. 

Sementara bagi industri memperoleh SDM yang memiliki kompetensi dan siap kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pengembangan perusahaan/industri.

Program Pendidikan Vokasi UI adalah salah satu pendidikan tinggi yang menekankan pengembangan kemampuan mahasiswa yang mumpuni dengan sertifikasi kompetensi yang didapatkan selama masa perkuliahannya. 

Tujuan sertifikasi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara capaian atau output kurikulum dengan kompetensi berdasarkan kebutuhan industri atau pasar.

Program Pendidikan Vokasi UI menerapkan kurikulum 3:2:1, dengan komposisi kurikulum selama tiga semester proses belajar mengajar dilakukan di kampus. Dua semester di Industri, dan satu semester menyelesaikan Tugas Karya Akhir Komposisi penerapan kurikulum tersebut dengan bobot komposisi 70 persen praktik yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan bobot 30 persen teori.

Melalui Program Mitras, Dudi diharapkan memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri, serta kapasitas dan kemampuan para pengajarnya, yang terus beradaptasi dengan kebutuhan industri atau menciptakan pasar. 

Baca juga: Kamu Ingin Ikut Festival Sains dan Budaya? Daftar Mulai Sekarang!

Tujuan program kerja sama dengan industri ini, menurutnya, tidak hanya kerja sama namun juga dapat mencakup tujuan sosial dan ekonomi.

"Pendidikan vokasi dan pihak swasta bersama-sama mengelola penawaran (supply) dan permintaan (demand). Kedua pihak sama-sama terlibat dalam menentukan permintaan dan penawaran atas suatu kegiatan Pendidikan Vokasi, dalam hal ini membangun SDM yang handal dan kompeten. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi pihak swasta baik itu pedagogi, teknis, atau manajerial yang mungkin tidak tersedia di sektor kerjasama," ujarnya.

Selain itu, dia melanjutkan, juga memungkinkan inovasi yang lebih maju dalam layanan kerja sama dengan menitikberatkan pada output dan outcome. Juga untuk mempertajam iklim kompetisi di sektor kerja sama, sehingga menghasilkan efisiensi dan mendorong inovasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.