Pemerintah Ingin Penataran Pranikah Mencakup Materi Pencegahan Stunting. foto: antaranews.com

SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Pemerintah ingin penataran pranikah mencakup materi pencegahan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga anak menjadi kerdil, tinggi badannya lebih rendah ketimbang anak seusianya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Kementerian Agama menyelipkan pengetahuan tentang pencegahan stunting dalam materi penataran pranikah.

Dalam pertemuan konsolidasi Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Presiden dengan para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019 Muhadjir menyayangkan program penataran pranikah di Kementerian Agama sering kali hanya dijadikan sebagai formalitas saja.

Baca juga: Polri: Investigasi Tim Teknis Diserahkan ke Kabareskrim Baru

Padahal, menurut dia, pendidikan pranikah sangat penting untuk membekali pasangan muda, khususnya calon ibu, dengan pengetahuan mengenai perawatan dan pengasuhan anak serta pencegahan stunting.

"Stunting itu sendiri sumbernya akibat ketidakpahaman orang tua atau seorang ibu terhadap makna kesehatan janin," katanya.

Muhadjir mengarahkan agar penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, termasuk perawatan dan pengasuhan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan pemberian ASI eksklusif selama dua tahun, menjadi bagian penataran pranikah untuk pasangan muda.

"Saya minta untuk Kementerian Agama untuk serius setiap orang yang mau menikah, khususnya keluarga, masyarakat yang secara pendidikan masih ke bawah, itu mendapat perhatian betul. Kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam menangani masalah stunting," katanya.

Baca juga; Pemerintah Antisipasi Isu Berpotensi Gejolak Polkam

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 sebesar 27,67 persen, menurun dari 30,8 persen berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018.

Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi maksimal 20 persen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.