Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. foto: kemlu.go.id

SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Fiji Inia Batikoto Seruiratu sepakat bahwa kedua negara akan berupaya memajukan kerja sama ekonomi konkret di kawasan Pasifik.

Menlu RI bertemu dengan Menlu Fiji di sela-sela kegiatan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) ke-12 di Nusa Dua, Bali, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat (06/12/19).

Baca juga: Wapres Ma'ruf ke Padang Buka Silaknas ICMI

Pada kesempatan itu, Menlu Fiji menegaskan dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan, sebagai bentuk kontribusi Indonesia pada stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran di kawasan.

Berkaca dari kesuksesan pelaksanaan Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru pada Juli 2019 lalu, Pemerintah Indonesia kembali mengajak pemerintah Fiji untuk berkolaborasi dalam Pacific Fair 2020 yang akan diselenggarakan Indonesia.

Pacific Fair 2020 itu diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak kemitraan konkret di bidang ekonomi untuk mempertahankan momentum positif yang telah terbangun antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan saat Pacific Exposition.

Baca juga: Cabang Menembak Lampaui Target Emas SEA Games 2019

Selanjutnya, Menlu RI dan Menlu Fiji juga mendiskusikan persiapan awal pembentukan perjajian dagang istimewa antarkedua negara (Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement/IF-PTA).

Perjanjian dagang tersebut diharapkan akan dapat memperluas peluang kerja sama ekonomi kedua negara di bidang investasi, infrastruktur dan konektivitas.

Untuk itu, kedua pihak berharap agar tahap awal negosiasi IF-PTA dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2020.

Pemerintah Indonesia selama ini terus berkomitmen dan berupaya untuk lebih berperan dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan Pasifik yang sebagian besar merupakan negara kepulauan. Tantang tersebut, antara lain dampak perubahan iklim, isu kelautan dan bencana alam.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi dalam upaya pengembangan kawasan Pasifik.