Ilustrasi mencegah korupsi, Foto: Pixabay

Schoolmedia News, Kapuas Hulu - Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Raden Patrick Wahyudwisaksono menegaskan pihaknya akan mengawal transfer dana dari pusat hingga ke daerah. Pihaknya melakukan hal tersebut untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Kami punya misi mengawal transfer ke daerah terkait transparansi akuntabilitas dan pencegahan korupsi," kata Raden Patrick Wahyudwisaksono ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa, 11 Februari 2020. 

Baca juga: Prosentase Dana BOS Meningkat untuk Gaji Guru, Ini Permintaan Legislator!

Pihaknya, kata Raden melanjutkan, juga ingin memperbaiki sistem perencanaan keuangan daerah. Ia menjelaskan, hal tersebut menjadi "PR" untuk tahun 2021. Menurutnya, dari sistem perencanaan keuangan daerah harus sinergis dengan kebijakan perencanaan pusat.

"Itu akan terus kami perbaiki sehingga perencanaan pusat dan daerah terkoneksi," kata Raden Patrick.

Ia pun mengatakan apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di daerah khusus di Kapuas Hulu akan disampaikan langsung ke Menteri Keuangan.

"Permasalahan yang dihadapi Kapuas Hulu itu akan saya sampaikan ke Ibu menteri. Namun yang intinya masih banyak hal yang mesti dibangun pemerintah terutama untuk sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui investasi dengan potensi yang ada di daerah," kata Raden Patrick.

Baca juga: Setara Negeri, Pemda Tingkatkan Infrastruktur Sekolah Swasta

Oleh sebab itu, kata Raden Patrick, pihaknya terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah sehingga perlu segala perencanaan keuangan daerah sinergi dengan perencanaan pusat.

Usai bertatap muka dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan lembaga keuangan lain serta pihak Bea Cukai Nanga Badau di Gedung DPRD Kapuas Hulu, ia langsung mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat.