Tolak MBG, Gerakan Mahasiswa di Sejumlah Kota Raih Dukungan Akademisi hingga Guru

JAKARTA, Schoolmedia News — Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia melalui aksi damai serentak di sejumlah kota besar terus menuai dukungan luas.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pakar kebijakan publik, hingga organisasi guru dan orang tua murid, menilai bahwa aspirasi para mahasiswa merupakan potret riil dari kekhawatiran publik di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil riset dan pemantauan situasi di lapangan, aksi damai yang berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar tersebut mencerminkan kegelisahan mendalam terkait skala prioritas anggaran negara.

Dukungan dari berbagai pihak ini memperkuat substansi tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah mengkaji ulang implementasi MBG demi menyelamatkan sektor-sektor krusial lainnya, khususnya pendidikan dan kesehatan dasar.

Suara Akademisi dan Pakar Kebijakan

Sosiolog sekaligus pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Hermawan Prasetyo, menyatakan bahwa gerakan mahasiswa kali ini sangat berbasis data dan tidak sekadar bersifat politis. Dukungan moral dan intelektual pun mengalir deras dari kalangan kampus.

"Apa yang disuarakan mahasiswa di berbagai kota adalah kebenaran ilmiah yang selama ini dikhawatirkan para akademisi. Ketika anggaran negara dipaksakan untuk program bercorak populis seperti MBG, ada risiko besar terjadinya defisit fiskal yang mengorbankan alokasi wajib lainnya, seperti peningkatan mutu guru dan fasilitas sekolah tertinggal," ujar Hermawan saat ditemui di Depok, Jumat (12/6/2026).

Riset gabungan yang dirilis oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Surabaya dan Yogyakarta juga menunjukkan pola serupa. Mayoritas publik mengkhawatirkan keberlanjutan fiskal daerah jika beban operasional program MBG nantinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kekhawatiran Guru dan Orang Tua Murid

Dukungan nyata juga datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Forum Orang Tua Murid Nasional. Di Yogyakarta, perwakilan guru menyatakan sepakat dengan poin demonstrasi mahasiswa yang menyebut program MBG berpotensi tumpang tindih dengan program nutrisi daerah yang sudah berjalan, sekaligus mengalihkan fokus perbaikan kesejahteraan guru honorer.

Ketua Forum Orang Tua Murid DI Yogyakarta, Sukmawati, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak memang penting, namun tidak dengan cara mengorbankan kualitas pendidikan dasar.

"Kami berterima kasih kepada mahasiswa yang mau menyuarakan isi hati kami. Kami takut sekolah-sekolah di daerah pelosok semakin rusak bangunannya karena anggarannya tersedot ke program makan siang ini. Anak-anak butuh gizi, tapi mereka juga butuh ruang kelas yang aman dan guru yang sejahtera," kata Sukmawati.

Desakan Evaluasi Total

Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi damai mahasiswa di depan Gedung DPRD berjalan tertib dan mendapat apresiasi dari beberapa anggota legislatif setempat. Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Ahmad Ridwan, menyatakan sepakat bahwa implementasi MBG di tingkat daerah masih menyisakan banyak lubang, mulai dari kesiapan logistik hingga potensi kebocoran anggaran akibat rantai distribusi yang terlalu panjang.

Rangkaian aksi damai di berbagai kota ini berhasil mengirimkan pesan kuat ke Jakarta. Sejumlah pengamat ekonomi politik mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap meluasnya dukungan publik atas aksi mahasiswa ini.

Jika gelombang kritik berbasis riset dari berbagai lapisan masyarakat ini diabaikan, dikhawatirkan implementasi program di lapangan justru akan menghadapi resistensi sosial yang lebih besar saat dijalankan secara penuh.

Tim Schoolmedia