Tanda-tanda Godzilla El Niño Semakin Nampak, Solusi Iklim di Hulu Harus Jadi Prioritas

Schoolmedia News Jakarta = Fenomena Godzilla El Nino yang terjadi saat ini menyebabkan kondisi kekeringan yang tinggi dan panjang. Hingga Maret 2026, BMKG mencatat sekitar 7% dari Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi akan mulai memasuki musim kemarau pada bulan April, Mei dan Juni 2026.

Menurut analisa WALHI, terdapat beberapa wilayah yang mengalami kekeringan sedang, berat dan bahkan ekstrem. Wilayah yang paling rentan terhadap kekeringan saat El Nino berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur serta Kalimantan.

Musdalifah, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan “ketika terjadi El Nino kondisi kekeringan semakin ekstrem yang berdampak pada krisis air bersih, gagal panen dan mengalami krisis pangan”. 

Di sisi lain, sistem pangan di Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan, data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Maret 2025, menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor hingga 13.629 ton komoditas pangan. 

“Paradigma pembangunan hari ini yang ekstraktif dan eksploitatif telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian produktif ke lahan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur dan mega proyek investasi lainnya, termasuk di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, yang notabenenya merupakan wilayah kelola rakyat dan sumber pangan utama untuk menopang ketercukupan pangan” kata Musdalifah.

Perkembangan kondisi iklim global menunjukkan tanda-tanda menguatnya fenomena El Niño ekstrem atau yang dikenal sebagai “Godzilla/Super El Niño” di kawasan Samudera Pasifik. Rilis yang dikeluarkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (14/05/2026) menunjukkan bahwa El Niño akan segera muncul pada Mei-Juli 2026 dengan peluang terjadi sebesar 82%. Sejumlah pemantauan suhu permukaan laut juga memperlihatkan anomali panas yang terus meningkat di wilayah Pasifik tengah dan timur, yang berpotensi memicu dampak cuaca ekstrem di berbagai negara, termasuk Indonesia.

BMKG sendiri mempredisksi El Niño mulai aktif pada Juni 2026 dengan intensitas moderat hingga kuat. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus-September 2026.

“Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari krisis iklim global yang semakin nyata akibat model pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang rakus. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa bencana dan cuaca ekstrem yang dulu dianggap langka kini terjadi semakin sering—dari yang sebelumnya berulang dalam rentang 100-200 tahun, kini dapat muncul hanya dalam siklus 20-50 tahunan. Situasi ini menegaskan bahwa krisis yang dihadapi bukan lagi sekadar anomali alam, melainkan konsekuensi sistemik dari krisis ekologis yang terus diproduksi dan dibiarkan berlangsung”, kata Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI.

Patria juga menambahkan bahwa Godzilla/Super El Niño sudah seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim, terutama melalui perlindungan ekosistem-ekosistem penting seperti hutan, gambut, karst, dan mangrove sebagai upaya pencegahan dampak El Niño di kawasan hulu.

Fenomena El Niño ekstrem tidak hanya mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak serius terhadap kesehatan publik. Hal tersebut sebagaimana pernah terjadi dalam tragedi karhutla besar tahun 1997 dan 2015 yang meninggalkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi dalam skala luas.

“Bagi kami, dampak El Niño dapat memburuk selama pemerintah tetap membiarkan deforestasi, perusakan gambut, ekspansi tambang, dan perkebunan monokultur berlangsung, karena kerusakan kawasan hulu membuat alam kehilangan kemampuan menyimpan air dan memperbesar risiko kekeringan, gagal panen, krisis air bersih, serta karhutla. WALHI juga menilai pemerintah masih terjebak pada penanganan darurat tanpa menyentuh akar persoalan berupa model pembangunan ekstraktif, termasuk melalui kebijakan seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dapat berisiko mengganggu siklus hidrologi dan menciptakan rasa aman semu dalam menghadapi krisis iklim,” kata Patria.

Kekeringan dan fenomena El Nino memberikan dampak serius terhadap produksi pangan di Indonesia, terutama melalui penurunan curah hujan dan peningkatan risiko kekeringan. Secara historis, El Nino pada tahun 1997/1998 menyebabkan penurunan produksi padi sebesar 3,6 persen dibandingkan tahun 1997 dan hingga 6 persen dibandingkan tahun 1996. Krisis saat itu tidak hanya menekan produksi, tetapi juga memicu lonjakan harga pangan yang memperburuk krisis ekonomi nasional. Sementara, El Nino tahun 2024 menyebabkan penurunan produksi beras sebesar 2,28 juta ton pada periode Januari hingga April, atau turun 17,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi IV DPR RI, bahwa Indonesia dalam menghadapi fenomena El Nino telah menyediakan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4,6 juta ton perhari.

Ifha juga menambahkan “dalam konteks pemenuhan hak atas pangan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya bicara soal ketersediaan, tetapi juga perlu memastikan sejauh mana masyarakat khususnya kelas ekonomi ke bawah bahkan miskin dapat menjangkaunya, serta memastikan kelayakan pangan untuk dikonsumsi”

Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menyatakan bahwa hak atas pangan yang layak terwujud jika setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, baik sendiri atau dalam bersama dengan orang lain dalam masyarakat, memiliki akses fisik dan ekonomi sepanjang waktu terhadap pangan yang layak atau cara untuk pengadaannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kelaparan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, bahkan saat terjadi bencana alam ataupun bencana lainnya.

Untuk itu, alih-alih berfokus pada respons darurat, WALHI mendesak pemerintah untuk segera menghentikan izin-izin yang merusak kawasan hutan dan gambut, memperkuat perlindungan wilayah kelola rakyat, memastikan pemulihan ekosistem di daerah tangkapan air, serta membangun sistem mitigasi krisis iklim yang berpihak pada keselamatan warga.

“Tanpa perubahan arah kebijakan lingkungan dan pembangunan, Indonesia akan terus berada dalam kondisi rentan menghadapi bencana iklim yang semakin ekstrem akibat krisis iklim global,” tutup Patria.

Tim Schoolmedia

Sumber : SIaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia