Schoolmedia News Jakarta = KEMENDIKDASMEN memamerkan simulasi kecerdasan artifisial hingga papan digital interaktif dalam Konsolidasi Nasional 2026. Upaya memoles wajah pendidikan di tengah bayang-bayang ketimpangan infrastruktur dan nasib guru honorer.
DERU mesin pendingin ruangan di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Jawa Barat, tak mampu meredam riuh rendah suara dari 24 stan yang berjajar rapi. Senin siang, 9 Februari lalu, ruangan itu disulap menjadi semacam etalase masa depan. Di satu sudut, seorang guru tampak lincah menggeser ikon-ikon di layar raksasa setinggi satu setengah meter. Di sudut lain, para birokrat daerah antre mencicipi soal-soal ujian di balik layar komputer.
Inilah "panggung" Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026. Temanya mentereng: Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Namun, di balik karpet merah dan lampu sorot pameran, ada pesan yang lebih pragmatis: pemerintah sedang berupaya meyakinkan publik bahwa kebijakan mereka bukan sekadar konsep di atas meja kerja di Senayan.
"Sudah banyak hal yang dicapai pemerintah dalam satu tahun terakhir. Yang baik perlu ditunjukkan," ujar Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, saat membuka pameran. Kali ini, mereka tak hanya memajang brosur. Mereka membawa simulasi.
Simulasi Yang Memikat
Salah satu primadona pameran adalah stan Badan Standar dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Di sana, platform Ayo Coba TKA (Tes Kemampuan Akademik) diperkenalkan. Ini adalah jawaban kementerian atas kegaduhan publik soal standar kelulusan. Fajri Ansari Kistiawan dari BSKAP berulang kali menekankan satu narasi: TKA bukan penentu nasib murid. "Ini alat ukur evaluasi diri," katanya, seolah menenangkan kegelisahan para orang tua siswa yang dihantui memori Ujian Nasional.
Tak jauh dari sana, Direktorat SMP memamerkan "ruang kelas masa depan". Sebuah Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) berdiri gagah. Di depan alat seharga puluhan juta rupiah itu, Nia Hanifah, guru SMP Negeri 5 Cilegon, mendemonstrasikan bagaimana koding dan kecerdasan artifisial (AI) kini mulai masuk ke kurikulum melalui Blockly Games.
"Teknologi ini hanya penguat. Guru tetap kunci," ujar Nia diplomatis. Namun, retorika Nia menyimpan tanya besar: bagaimana dengan sekolah-sekolah di pelosok yang jangankan menyentuh papan digital, untuk sekadar mendapat sinyal seluler pun harus mendaki bukit?
Gerai Paling Berisik
Jika stan teknologi adalah masa depan yang dijanjikan, maka gerai Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) adalah realitas hari ini yang penuh peluh. Gerai ini menjadi yang terpadat. Para guru dari berbagai daerah datang bukan untuk mencoba simulasi koding, melainkan mencari kepastian hidup.
Mereka bertanya soal Pendidikan Profesi Guru (PPG), nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), hingga status "guru paruh waktu"—sebuah istilah yang lahir dari kerumitan regulasi pengangkatan pendidik. Di sinilah denyut nadi pendidikan Indonesia sebenarnya terasa: pada guru-guru yang masih harus mengadu soal kualifikasi akademik di tengah tuntutan mengajar materi AI.
Vika Cahyawati dari Unit Layanan Terpadu (ULT) mengakui bahwa kehadiran gerai ini memang untuk mendekatkan kanal pengaduan. "Konsultasi langsung itu sangat dibutuhkan," katanya. Bagi guru-guru dari Jombang hingga Riau, pameran ini adalah kesempatan langka untuk menatap wajah kekuasaan dan menagih janji kesejahteraan secara langsung.
Gema dari Sembilan Komisi
Di luar keriuhan pameran, Konsolnas 2026 sebenarnya adalah palu godam kebijakan. Selama tiga hari, 900 peserta—termasuk 514 kepala dinas kabupaten/kota—disekap dalam sidang sembilan komisi. Isunya berat: dari wajib belajar 13 tahun hingga transformasi digital.
Zaki Hanin Nafillah dari Taman Baca Masyarakat Alam Riang, Jombang, memandang pameran dan konsolidasi ini dengan nada penuh harap sekaligus cemas. Ia tertarik pada informasi Sekolah Unggul Garuda. "Informasi ini sangat dibutuhkan anak-anak desa yang aksesnya terbatas," tuturnya. Kalimat Zaki adalah pengingat pahit: bahwa pendidikan bermutu di Indonesia masih sering kali ditentukan oleh keberuntungan letak geografis.
Pemerintah memang tampak serius bersolek. Koding, AI, dan papan interaktif adalah aksesoris cantik untuk menyambut kompetisi global. Namun, tantangan sesungguhnya bagi Menteri Abdul Mu’ti dan jajarannya bukan hanya memastikan 100 persen distribusi perangkat digital, melainkan memastikan bahwa perangkat itu tidak berakhir menjadi bangkai teknologi karena minimnya pelatihan dan listrik yang kembang-kempis.
Konsolnas 2026 mungkin berhasil menyatukan visi para birokrat. Namun, seperti judul besar yang diusung, "Partisipasi Semesta" hanya akan menjadi slogan kosong jika 60 ribu sekolah yang akan direvitalisasi tahun ini tetap hanya menjadi proyek fisik, tanpa dibarengi dengan transformasi ruh pembelajaran di dalamnya.
Pameran berakhir pada 11 Februari. Para peserta pulang membawa pengalaman mencoba simulasi TKA. Namun, ujian sebenarnya dimulai saat mereka kembali ke daerah masing-masing: menghadapi ruang kelas yang nyata, dengan segala keterbatasannya.
Tim Schoomedia
Tinggalkan Komentar