Schoolmedia News Jakarta = Di sebuah sudut ruang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen di Jawa Barat, Selasa (10/2/2026), udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena terik matahari, melainkan karena optimisme yang membuncah dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026. Di sana, wajah pendidikan Indonesia sedang dipetakan ulang—bukan sekadar tentang angka dan anggaran, melainkan tentang ruh dari proses belajar itu sendiri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, berdiri dengan suara mantap namun tenang. Baginya, tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan momentum akselerasi. Capaian tahun sebelumnya, yang ia sebut sebagai "fondasi kokoh", kini siap dijadikan pijakan untuk melompat lebih jauh.
"Kami berkomitmen memastikan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud secara nyata," tegas Mu’ti.
Membangun dari Pinggiran
Narasi besar yang dibawa Mu’ti tahun ini adalah revitalisasi yang melampaui ekspektasi. Dengan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun, pemerintah berhasil menyentuh 16.167 sekolah—jauh melampaui target awal yang hanya 10.440 satuan pendidikan. Namun, angka-angka ini bukan sekadar statistik konstruksi.
Penggunaan sistem swakelola dalam proyek fisik tersebut menjadi kunci. Di tangan masyarakat setempat, pembangunan sekolah berubah menjadi penggerak ekonomi mikro. Rakyat membangun sekolah untuk anak-anak mereka sendiri, menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat sembari memutar roda ekonomi desa.
Di sisi lain, wajah ruang kelas kini mulai berganti rupa. Papan tulis kayu yang berdebu perlahan digantikan oleh Papan Digital Interaktif (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP). Distribusinya mencapai 100 persen ke ratusan ribu satuan pendidikan. Tahun ini, ambisi digitalisasi itu meningkat: setiap sekolah diusahakan memiliki tiga unit PID.
Namun, pendidikan bukan sekadar gedung dan alat canggih. Mu’ti memahami betul bahwa jantung pendidikan terletak pada interaksi antara guru dan murid. Inilah yang melatari lahirnya konsep "Pembelajaran Mendalam" (Deep Learning).
"Belajar harus menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik," tutur Mu’ti.
Guna mendukung konsep ini, kualitas guru ditingkatkan. Lebih dari 800 ribu guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tak hanya kompetensi, urusan "dapur" pendidik pun tak luput dari perhatian. Mulai 2026, tunjangan sertifikasi guru non-ASN naik menjadi Rp 2 juta, dan insentif bulanan menjadi Rp 400 ribu. Sebuah langkah kecil yang sangat berarti bagi mereka yang selama ini mengabdi di bawah bayang-bayang ketidakpastian finansial.
Menakar Karakter dan Prestasi
Evaluasi pun kini tak lagi dipandang sebagai momok. Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti 3,48 juta siswa pada akhir 2025 lalu bukan lagi tentang siapa yang menduduki peringkat satu.
"Hasil TKA tidak diharapkan berujung pada skor, apalagi ranking. Ia adalah bahan refleksi untuk memperbaiki proses belajar," jelas Mu’ti. Pandangan ini seolah meruntuhkan tradisi "kasta akademik" yang selama puluhan tahun menghantui psikis siswa Indonesia.
Penguatan karakter pun dikembalikan ke akar kebiasaan sehari-hari melalui "Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat". Bangun pagi, beribadah, berolahraga, hingga tidur cepat, menjadi kurikulum tak tertulis yang kini diterapkan di 170.870 sekolah. Sederhana, namun visioner untuk membentuk manusia Indonesia yang tangguh di masa depan.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang hadir dalam acara tersebut, mengamini langkah ini. "Pendidikan adalah kerja bersama. Kebijakan harus berdasarkan partisipasi bermakna dan data, bukan semata-mata pertimbangan politik," ujarnya mengingatkan.
Tantangan ke Depan
Konsolidasi yang berlangsung selama tiga hari ini memang penuh bunga-bunga optimisme. Namun, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengingatkan bahwa sinergi adalah syarat mutlak. Dari pembahasan wajib belajar 13 tahun hingga pengenalan kecerdasan artifisial (AI) dan coding bagi siswa dasar, tantangan teknis dan pemerataan infrastruktur masih membayangi.
Indonesia telah membawa pulang 66 penghargaan internasional sepanjang 2025. Sebuah prestasi yang membanggakan, namun tantangan sesungguhnya ada pada jutaan anak lain di pelosok yang masih berjuang mendapatkan akses internet stabil untuk sekadar menyalakan papan digital mereka.
Di PPSDM Jawa Barat itu, sebuah visi besar telah diletakkan. Kini, publik menanti apakah kolaborasi pusat dan daerah ini benar-benar mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia menjadi lebih manusiawi, merata, dan berkelanjutan.
Meskipun paparan dalam Konsolnas 2026 menunjukkan kemajuan yang sangat ambisius, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian bagi Kemendikdasmen di tahun berjalan:
Ketimpangan Infrastruktur Digital: Distribusi 100% Papan Digital Interaktif (PID) adalah pencapaian besar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik dan rasio teknisi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Tanpa itu, PID berisiko hanya menjadi pajangan dinding yang mahal.
Beban Administrasi Guru: Di tengah upaya peningkatan kesejahteraan, beban administratif melalui berbagai platform digital seringkali dikeluhkan guru sebagai penghambat fokus pada "Pembelajaran Mendalam". Bagaimana kementerian memastikan penyederhanaan birokrasi ini berjalan seiring dengan peningkatan tunjangan?
Standardisasi VS Lokalitas: Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat dan Deep Learning memerlukan adaptasi budaya yang berbeda di tiap daerah. Ada risiko penyeragaman (sentralisasi) jika tidak diberikan ruang bagi kearifan lokal dalam implementasinya.
Pertanyaan Tantangan Besar untuk Kementerian:
Bagaimana strategi konkret kementerian untuk memastikan guru-guru di daerah terpencil mampu mengoperasikan dan mengintegrasikan kurikulum coding serta AI tanpa menciptakan kesenjangan baru dengan sekolah di perkotaan?
Dengan kenaikan sasaran revitalisasi hingga 60.000 sekolah, bagaimana sistem pengawasan dilakukan agar kualitas bangunan swakelola tetap terjaga dan terhindar dari praktik korupsi di tingkat lokal?
Sejauh mana efektivitas TKA sebagai bahan refleksi jika budaya masyarakat dan sekolah masih sangat terobsesi pada angka dan nilai kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan?
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar