Schoolmeedia News JAKARTA = Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak masuk dalam jajaran kementerian terbaik dalam pengelolaan administrasi negara tahun 2025. Penilaian ini tak lepas dari polemik pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan yang hingga kini masih bergulir di meja hijau dan dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan serta pengawasan kebijakan publik.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) justru menorehkan capaian positif dengan meraih peringkat keempat nasional kategori kementerian dalam Penghargaan Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi Tahun 2025 yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola layanan publik digital yang dinilai lebih tertib, responsif, dan berorientasi pada kepastian layanan bagi warga.
Penghargaan Ombudsman diberikan berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan standar layanan, efektivitas pengaduan, serta perlindungan hak masyarakat dari praktik maladministrasi. Ombudsman menilai Kemkomdigi mampu menekan potensi penyimpangan melalui pembenahan sistem layanan digital yang terintegrasi dan transparan.
Layanan publik digital Kemkomdigi meliputi perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi dan pengujian alat serta perangkat telekomunikasi, sertifikasi operator radio, perizinan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran, hingga pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja nyata dalam memperbaiki pengalaman publik saat mengakses layanan negara.
Pengakuan ini penting karena ukurannya adalah rasa keadilan dan kemudahan yang dirasakan masyarakat. Layanan digital harus memberi kepastian, bukan kebingungan, ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.
Menurut Meutya, penilaian Ombudsman menitikberatkan pada kepatuhan prosedur, kejelasan informasi, serta perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks layanan digital, kami menata sistem pengaduan, pengawasan, dan transparansi agar masyarakat mendapatkan layanan yang pasti dan mudah diakses, jelasnya.
Sepanjang 2025, Kemkomdigi menangani 392.493 aduan masyarakat melalui aduankonten.id serta 493.007 aduan dari kanal instansi. Pada periode yang sama, 2.737.962 konten negatif ditangani, termasuk lebih dari dua juta konten perjudian daring. Hingga akhir 2025, tercatat 3.805 Penyelenggara Sistem Elektronik telah terdaftar dan berada dalam pengawasan aktif.
Sebaliknya, Kemendikdasmen masih menghadapi sorotan tajam akibat kasus Chromebook. Dalam sidang terakhir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, jaksa mengungkap dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan proyek. Program digitalisasi dinilai tidak didasarkan pada kebutuhan riil sekolah, minim kajian teknis, serta lemah dalam pengawasan internal.
Sejumlah saksi dari kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan daerah menyatakan perangkat Chromebook sulit dimanfaatkan karena keterbatasan jaringan internet dan ketidaksiapan ekosistem pembelajaran digital. Majelis hakim juga menyoroti absennya mekanisme evaluasi yang memadai, sehingga program berbiaya besar tersebut tidak berdampak optimal bagi peserta didik.
Pengamat administrasi publik dari Universitas Indonesia, Dr. Raka Pratama, menilai kontras antara dua kementerian tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola yang akuntabel sejak tahap perencanaan. Kasus Chromebook memperlihatkan kegagalan administrasi negara yang dimulai dari kebijakan yang tidak berbasis data. Sementara Komdigi menunjukkan bahwa kepatuhan prosedur dan transparansi bisa mencegah maladministrasi, ujarnya.
Ke depan, Kemkomdigi menargetkan layanan publik digital yang semakin sederhana dan terbuka dengan memangkas proses berulang serta memperkuat mekanisme pengaduan.
Negara hadir melalui layanan digital yang rapi, adil, dan bisa dipercaya oleh publik, tegas Meutya Hafid.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar