Schoolmedia News Aceh Utara – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memulihkan layanan pendidikan di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam.
Dalam kunjungan kerja maraton ke wilayah Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, wilayah Gayo, hingga Aceh Tamiang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin masa depan generasi muda meski di tengah situasi darurat.
Kunjungan ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap dampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang merusak infrastruktur pendidikan di serambi Mekkah tersebut. Pemerintah memprioritaskan percepatan rehabilitasi agar proses belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama.
Komitmen Nasional dan Arahan Presiden
Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp2,4 triliun khusus untuk pemulihan satuan pendidikan yang terdampak bencana di sepanjang wilayah Sumatra. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penghapusan sekolah tidak layak di Indonesia.
"Arahan Presiden sangat jelas: tidak boleh ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, atau sanitasi yang tidak layak. Kita ingin menciptakan ruang belajar yang manusiawi dan aman bagi anak-anak kita," tegas Abdul Mu’ti di sela-sela peninjauannya.
Khusus untuk wilayah Aceh Utara, proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah mematok target ambisius agar seluruh perbaikan dan pembangunan ulang fasilitas pendidikan selesai sepenuhnya pada tahun 2026.
Data Penanganan dan Investasi Fisik
Hingga 19 Januari 2026, progres penanganan bencana di sektor pendidikan Aceh menunjukkan angka yang signifikan. Sebanyak 171 satuan pendidikan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk revitalisasi tahap pertama.
Berdasarkan data terverifikasi, total nilai PKS yang saat ini diproses mencapai Rp274,18 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
SMK: 93 sekolah terdampak (99 data terverifikasi) dengan nilai PKS Rp270 miliar.
SLB: 20 sekolah terdampak (15 terverifikasi) dengan nilai PKS Rp3,98 miliar.
SKB/PKBM: 58 sekolah terdampak (7 terverifikasi) dengan nilai PKS Rp198 juta.
Pemerintah memberikan jaminan bahwa sekolah yang mengalami kerusakan berat tidak hanya akan diperbaiki secara kosmetik, melainkan akan dibangun ulang (rebuild) sesuai standar keamanan bangunan tahan bencana.
Simbol Kebangkitan Dataran Tinggi Gayo
Puncak kunjungan ditandai dengan peresmian revitalisasi yang dipusatkan di SD Negeri 12 Bintang, Aceh Tengah, dan SMA Negeri 1 Baktiya, Aceh Utara. Di dataran tinggi Gayo, Mendikdasmen secara simbolis meresmikan 53 satuan pendidikan yang telah tuntas direvitalisasi melalui program tahun 2025 di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Meski pembangunan fisik sedang berjalan, pemerintah memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi melalui penyediaan kelas darurat. Dukungan berupa meja, kursi, dan sarana belajar esensial terus dikirimkan untuk menjaga standar kenyamanan siswa selama masa transisi.
Uniknya, kehadiran Mendikdasmen tidak hanya terbatas pada urusan birokrasi dan infrastruktur. Abdul Mu’ti menyempatkan diri untuk mengajar langsung di kelas SMAN 1 Baktiya dan SMPN 22 Takengon.
Aksi ini dilakukan untuk memompa semangat dan motivasi belajar siswa yang mungkin terdampak secara psikis akibat bencana.
"Pemulihan pendidikan bukan hanya soal batu bata dan semen. Ini soal mental, semangat, dan optimisme. Guru-guru di Aceh harus menjadi mercusuar harapan bagi siswa-siswi kita," ungkapnya.
Dampak Nyata dan Apresiasi dari Sekolah
Manfaat dari program revitalisasi ini mulai dirasakan oleh para pengelola sekolah. Yusbida, Kepala SLB Negeri Selinara Angkut, menceritakan bagaimana sebelumnya keterbatasan sarana prasarana sangat menghambat pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini, sekolahnya telah dilengkapi dengan laboratorium dan ruang fungsional yang layak.
Senada dengan hal tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Timang Gajah, Marhamah, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen.
"Perhatian pemerintah terasa nyata. Kehadiran fasilitas yang aman dan fungsional membuat proses belajar mengajar kini berjalan lebih optimal," tutur Marhamah.
Keberhasilan pemulihan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan Aceh. Koordinasi yang erat menjadi kunci agar anggaran ratusan miliar tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan target penyelesaian penuh pada 2026, diharapkan seluruh sekolah di Aceh tidak hanya kembali pulih, tetapi tumbuh menjadi institusi yang lebih tangguh dan siap mencetak generasi unggul bagi masa depan Indonesia.
Penulis : Eko B Harsono
Sumber : Siaran Pers BHKM Kemendikdasmen
Tinggalkan Komentar