707 Orang Diduga Keracunan MBG di Semarang, BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG

Schoolmedia News - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat menyusul dugaan insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG pada Jumat (31/7/2026).

Kepala BGN Sudaryono turun langsung meninjau kondisi para korban yang mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum. Dari ratusan orang yang terdampak, sebagian kecil harus menjalani perawatan. Kondisi pasien yang dirawat dilaporkan berangsur membaik.

BGN bersama Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Sejumlah sampel makanan, termasuk bahan dari menu yang disajikan, telah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh hari kerja.

Sebagai langkah antisipasi, BGN menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang memasok makanan ke lokasi terdampak. Penghentian dilakukan sampai proses investigasi dan evaluasi selesai. Pengelola SPPG serta pihak terkait juga mendapatkan surat peringatan.

Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Apabila investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, BGN akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain investigasi, BGN juga mempercepat penerapan sistem digital pada dapur-dapur penyelenggara MBG. Sistem tersebut dirancang untuk memantau proses secara terintegrasi, mulai dari persiapan bahan, proses memasak, hingga distribusi makanan. Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan dan mencegah kejadian serupa terulang.

Insiden di Semarang menjadi evaluasi penting bagi penyelenggaraan MBG. Pemerintah diharapkan memastikan seluruh tahapan pengolahan dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan sehingga program dapat berjalan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.

-

Penulis: Ashad Rizki

Editor: Ashad Rizki