Bukan Kelambanan Birokrasi, Riset Doktor FIA UI Ungkap Penundaan Pengadaan Barang Adalah Langkah Strategis

Mendobrak Stigma Birokrasi: Dr. Herdiana Buktikan Penundaan Pengadaan Barang Pemerintah Adalah Taktik Rasional 

DEPOK, 13 Juli 2026 – Selama ini, pandangan umum di masyarakat kerap menilai penundaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh pemerintah sebagai bentuk lambatnya kinerja birokrasi dan inefisiensi. Namun, stigma negatif tersebut berhasil dipatahkan oleh temuan riset terbaru dari Dr. Herdiana.

Doktor baru lulusan Program Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia ini secara ilmiah membuktikan bahwa penundaan tersebut tidak melulu bermakna kelalaian. Sebaliknya, hal itu sering kali merupakan keputusan rasional, penuh perhitungan, dan sangat strategis dalam merespons situasi  emergent.

Temuan terobosan tersebut dituangkan secara komprehensif dalam disertasi bertajuk "Analisis Deferred Action dalam Kondisi Emergent pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)".

Di bawah bimbingan promotor Prof. Ir. B. Yuliartono Nugroho, M.A.M., Ph.D., dan ko-promotor Dr. Andreo Wahyudi Atmoko, Herdiana membedah anatomi hambatan PBJ di lapangan. Ia memetakan bagaimana para pengambil keputusan di kementerian sering kali harus berhadapan dengan tekanan lingkungan eksternal yang masif hingga ancaman risiko hukum yang membayangi setiap langkah pengadaan.

Membedah Tiga Megaproyek Kemendikdasmen

Dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif, riset ini tidak hanya berteori di atas kertas. Herdiana turun langsung mengkaji tiga program berskala nasional di lingkungan Kemendikdasmen yang memiliki urgensi tinggi dan dinamika kompleks, yaitu:

1. Pengadaan Paket Data Internet (yang sangat vital untuk menunjang pembelajaran jarak jauh),

   
   

2. Platform Merdeka (tulang punggung digitalisasi kurikulum pendidikan), dan

   
   

3. Peralatan TIK berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

   
   

Dari ketiga studi kasus tersebut, hasil analisis menemukan setidaknya ada 7 kekuatan lingkungan termasuk tekanan hukum, dinamika politik, dan fluktuasi pasar yang memicu 17 isu krusial di lapangan.

Menghadapi kondisi yang serba tak pasti dan penuh risiko ini, Herdiana menemukan bahwa penundaan tindakan (deferred action) justru hadir sebagai taktik operasional yang terukur, sah secara aturan, dan akuntabel. Keputusan untuk "menunda sementara" ini diambil guna memitigasi risiko kegagalan proyek atau jeratan hukum, sehingga bukan sekadar penundaan administratif yang berujung sia-sia.

Rekomendasi Tata Kelola Pengadaan yang Adaptif

Sebagai bentuk kontribusi nyata, riset Dr. Herdiana tidak berhenti pada analisis masalah, melainkan juga menawarkan peta jalan solusi. Ia merumuskan rekomendasi tata kelola PBJ yang jauh lebih adaptif untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Beberapa pilar utama dari rekomendasi tersebut meliputi:

• Environmental Sensing: Kemampuan instansi untuk mendeteksi dan merespons perubahan kondisi lingkungan secara dini sebelum masalah membesar.

  
  

• Fleksibilitas Metode: Penyesuaian metode pengadaan yang tidak kaku saat berhadapan dengan krisis mendadak.

  
  

• Kontrak Modular: Penerapan skema kontrak yang bisa dipecah atau disesuaikan secara bertahap sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.

  
  

• Penguatan Rekam Jejak Audit (Audit Trail): Dokumentasi keputusan yang transparan untuk melindungi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari potensi kriminalisasi kebijakan di masa depan.

  
  

Penelitian ini sukses memperkuat fondasi Deferred Action Theory dalam kajian kebijakan sektor publik. Lebih dari itu, disertasi ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis nan strategis bagi Kemendikdasmen dalam mengelola pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya cepat tanggap terhadap krisis pendidikan, tetapi juga tetap responsif dan aman di mata hukum.

Tim Schoolmedia