Disparitas Mutu dan Layanan Pendidikan di Daerah Masih Lebar, PHTC Revitalisasi Infrastruktur dan Digitalisasi Pembelajaran Diakselerasi

Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah pusat mengakselerasi program revitalisasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD guna mengejar target implementasi wajib belajar satu tahun prasekolah. Langkah ini mendesak dilakukan mengingat ketimpangan akses, keterbatasan kapasitas tampung sekolah negeri, serta kendala geografis di daerah-daerah luar Jawa masih menjadi ganjalan utama dalam pemenuhan hak dasar anak usia dini.

Hal tersebut mengemuka dalam forum audiensi strategis antara Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sembilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, awal pekan ini. Pertemuan ini memotret kondisi objektif hambatan di lapangan, mulai dari rendahnya angka partisipasi sekolah hingga persoalan administrasi lahan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Direktur PAUD Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dasmen) dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kurniawan menjelaskan, program revitalisasi tahun 2026 menjadi salah satu prioritas intervensi pemerintah yang merupakan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 untuk menjangkau usulan revitalisasi bagi 16.075 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

“Prioritas bantuan diberikan secara selektif kepada satuan pendidikan yang terdampak bencana, mengalami kerusakan bangunan tingkat berat, berada di wilayah 3T, serta usulan daerah yang telah terverifikasi valid melalui aplikasi Dapodik dan mekanisme resmi,” kata Kurniawan.

Selain perbaikan fisik gedung, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada desa atau wilayah yang belum memiliki layanan PAUD. Langkah ini disinkronkan dengan program digitalisasi pembelajaran. 

Targetnya, perangkat teknologi akan disalurkan kepada sekitar 44.000 satuan PAUD yang memenuhi kriteria kesiapan infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan pasokan listrik, akses internet, dan jumlah peserta didik usia 4–6 tahun.

Mitigasi Hambatan Lapangan

Kendati instrumen kebijakan telah disiapkan pusat, kondisi riil di tingkat daerah menunjukkan tantangan yang berlapis. Pemerintah Kota Singkawang melaporkan masih terdapat 3.185 anak usia taman kanak-kanak di wilayahnya yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal. 

Guna mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Singkawang mengajukan usulan pembangunan tiga USB, rehabilitasi lima gedung sekolah, pembangunan 12 Ruang Kelas Baru (RKB), serta perbaikan total 18 ruang kelas dengan jaminan kesiapan lahan pemerintah daerah.

Tantangan kapasitas kelembagaan juga dikeluhkan Kabupaten Kubu Raya. Dari populasi lebih dari 24.000 anak usia 5-6 tahun di wilayah tersebut, baru sekitar 50 persen yang menikmati layanan prasekolah. Keterbatasan ini dipicu oleh minimnya sekolah berstatus negeri. 

Dari total 301 satuan PAUD dan lembaga nonformal yang beroperasi di Kubu Raya, hanya 10 lembaga yang berstatus negeri, sementara sisanya dikelola swadaya oleh masyarakat dengan kemampuan fiskal yang terbatas.

Di wilayah perbatasan dan kepulauan, kendala yang dihadapi beralih pada persoalan geografis dan regulasi tata ruang. Kabupaten Kayong Utara mengonfirmasi masih ada satu desa yang sama sekali tidak memiliki akses PAUD karena hambatan status lahan yang masuk dalam kawasan pulau cagar alam laut. 

Sementara itu, Kabupaten Kapuas Hulu melaporkan masih terdapat satu kecamatan di garis perbatasan Indonesia-Malaysia yang belum memiliki satu pun PAUD berstatus negeri. 

Kesenjangan ini makin diperparah oleh rendahnya partisipasi, seperti di Kabupaten Landak dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru menyentuh 31,46 persen, serta Kabupaten Sambas dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 61,82 persen.

Direktorat PAUD Lakukan Validasi 

Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Syahda Sukma Indira menegaskan bahwa sejumlah usulan prasarana dari Kalimantan Barat kini sedang diteliti. Beberapa daerah telah melengkapi persyaratan administrasi dan legalitas kepemilikan lahan, sementara sebagian lainnya diminta segera menyempurnakan dokumen teknis agar dapat masuk dalam skema pembiayaan ABT.

Dari sisi penyerapan anggaran di lapangan, dinamika ekonomi mikro turut memengaruhi realisasi fisik. Kabupaten Sintang, misalnya, menyoroti kendala lonjakan harga bahan bangunan di pedalaman yang mendistorsi rencana anggaran biaya (RAB) revitalisasi sekolah. Kondisi ini membuat pemda mendorong percepatan regulasi daerah guna memayungi kebijakan wajib belajar prasekolah sekaligus stabilitas insentif sarana.

Melalui sinkronisasi kebijakan intervensi ini, sinergi pusat dan daerah diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah (ATS), seperti yang diinisiasi Kabupaten Mempawah lewat sistem pemantauan digital berbasis rukun tetangga (RT). 

Penguatan fondasi pendidikan anak usia dini secara merata dan inklusif di beranda depan negara ini menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi mewujudkan visi besar generasi Indonesia Emas 2045.

Tim Schoolmedia