Mahasiswa UGM Sebut Pembubaran Diskusi Pejabat di GIK sebagai Puncak Kekecewaan Struktural

Schoolmedia News Jogyakarta = Perwakilan mahasiswa Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan resmi terkait aksi pembubaran forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) malam. Mahasiswa menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk murni ketidakpercayaan publik yang dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kebobrokan struktural rezim saat ini.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Selasar Utara Kantor Pusat UGM (Balairung), Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (17/6/2026) sore. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyatakan bahwa ruang diskusi yang setara kini sulit terwujud karena pemerintah dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat.

Sarah, selaku perwakilan mahasiswa UGM, menegaskan bahwa tindakan yang terjadi di GIK bukanlah sekadar aksi spontan tanpa substansi. Menurut dia, gerakan tersebut bermula dari keresahan mahasiswa yang mengamati informasi di media sosial mengenai rencana kedatangan para pejabat negara beserta media pendukungnya ke dalam lingkungan kampus.

Ruang Diskusi Timpang

"Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terkonfirmasi. Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata betul hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantif," ujar Sarah.

Menurut Sarah, fokus utama dari peristiwa malam itu seharusnya tidak digeser pada narasi kericuhan atau bentrokan fisik di lokasi kejadian. Di tengah situasi yang sempat memanas, aspek mendasar yang wajib disoroti adalah rasa muak serta ketidakpercayaan mahasiswa terhadap jalannya roda pemerintahan.

"Setelah kekerasan yang dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami?" kata Sarah menambahkan.

Persoalan Makro dan Struktural

Selain menyoroti hilangnya ruang dialog yang sehat di kampus, kemarahan mahasiswa juga dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi nasional yang langsung berdampak pada masyarakat luas. Beberapa persoalan krusial yang disoroti antara lain adalah pelemahan nilai tukar rupiah, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terus berlanjut, hingga rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mahasiswa menilai rentetan persoalan ini tidak bisa lagi dipandang secara simplistis sebagai kesalahan koordinasi atau tindakan indisipliner dari oknum-oknum tertentu di pemerintahan. Bagi mereka, realitas hari ini mencerminkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan dipelihara secara sistematis oleh pemangku kebijakan.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa mengkritik tajam sejumlah kebijakan strategis nasional. Di antaranya adalah pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengorbankan alokasi anggaran sektor pendidikan.

Mahasiswa juga menyoroti kelanjutan mega-proyek food estate yang dianggap menjadi legalisasi atas perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua, serta pengesahan revisi RUU TNI dan RUU Polri yang dinilai berpotensi mengokupasi ruang sipil secara sistematis.

Hingga Rabu malam, pihak rektorat Universitas Gadjah Mada belum memberikan pernyataan resmi ataupun tanggapan formal terkait konferensi pers dan tuntutan yang dilayangkan oleh kelompok perwakilan mahasiswa tersebut.

Tim Schoolmedia