Retorika Pembangunan Karakter di Tengah Rapuhnya Fondasi Pemuda

Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah kembali menekankan pentingnya “penguatan karakter” sebagai fondasi pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Dalam forum diskusi kelompok terpumpun (FGD) di Lapangan Banteng, Jakarta, awal pekan ini, Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, mengulang narasi lama: bahwa kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari ekonomi, tetapi juga moral, integritas, dan kohesi sosial.

Pernyataan itu terdengar normatif—bahkan nyaris klise—di tengah realitas pembangunan pemuda yang masih tersendat. Pemerintah menyodorkan angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai bukti kemajuan: 62,88 pada 2024 dan diproyeksikan naik menjadi 65,78 pada 2025. Namun angka tersebut, tanpa konteks kualitas, berisiko menjadi sekadar legitimasi statistik.

Di balik optimisme itu, Warsito sendiri mengakui sederet persoalan: partisipasi rendah, tantangan ketenagakerjaan, hingga krisis identitas generasi muda. Ironisnya, persoalan-persoalan ini justru menunjukkan adanya jurang antara retorika kebijakan dan implementasi di lapangan. Jika karakter menjadi fondasi utama, mengapa indikator dasar seperti kesempatan kerja dan kepemimpinan pemuda masih tertatih?

Narasi “bonus demografi” kembali diangkat sebagai momentum strategis. Pemerintah menyebut sekitar 66,83 juta pemuda—hampir seperempat populasi—sebagai aset pembangunan. Namun pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan riil—lapangan kerja layak, pendidikan relevan, dan ruang partisipasi—bonus ini justru berpotensi menjadi beban sosial.

Penekanan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa juga kembali dikedepankan. Warsito menyebut penguatan karakter harus berjalan seiring pembangunan sumber daya manusia. Namun di lapangan, internalisasi nilai kebangsaan kerap berhenti pada jargon seremonial. Program-program penguatan karakter sering kali bersifat proyek jangka pendek, tidak terukur dampaknya, dan minim evaluasi berkelanjutan.

Lebih jauh, pemerintah menyoroti tantangan era digital—disrupsi teknologi, budaya instan, hingga tekanan kesehatan mental. Namun solusi yang ditawarkan masih bersifat normatif: ajakan kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekosistem karakter. Tanpa desain kebijakan yang operasional, ajakan tersebut berisiko menjadi slogan yang berulang tanpa arah implementasi yang jelas.

Kritik juga patut diarahkan pada pendekatan pemerintah yang cenderung moralistik. Krisis pemuda kerap dipahami sebagai persoalan karakter—integritas, moral, atau semangat kebangsaan—alih-alih sebagai konsekuensi struktural dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, dan minimnya ruang partisipasi. Pendekatan ini berpotensi menyederhanakan masalah, bahkan mengaburkan tanggung jawab negara dalam menyediakan sistem yang adil dan inklusif.

Dalam konteks ini, penguatan karakter seharusnya tidak berdiri sebagai solusi tunggal, melainkan bagian dari kebijakan yang lebih luas dan terintegrasi. Tanpa perbaikan pada aspek struktural, narasi karakter hanya menjadi tambalan retoris di atas persoalan yang lebih mendasar.

FGD yang diinisiasi oleh Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) memang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Namun forum semacam ini kerap berakhir sebagai ruang diskusi tanpa tindak lanjut konkret. Pertanyaan krusialnya: sejauh mana hasil diskusi tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan berdampak nyata?

Di tengah ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah tampaknya masih terjebak dalam pengulangan narasi. Penguatan karakter dijadikan mantra pembangunan, sementara persoalan struktural yang dihadapi pemuda belum sepenuhnya terurai. Tanpa keberanian untuk keluar dari pendekatan normatif menuju kebijakan yang lebih substantif, visi besar itu berisiko menjadi sekadar slogan jangka panjang.

Pada akhirnya, pemuda tidak hanya membutuhkan ceramah tentang moral dan karakter. Mereka membutuhkan sistem yang memberi ruang untuk tumbuh, berpartisipasi, dan berdaya. Tanpa itu, seruan tentang karakter hanya akan menggema di ruang-ruang diskusi—tanpa pernah benar-benar menyentuh realitas kehidupan generasi muda.

Tim Schoolmedia