Setelah 15 Bulan Dievaluasi, Dadan Hindayana Dicopot dari Badan Gizi Nasional

Jakarta Schoolmedia News— Presiden Prabowo Subianto akhirnya merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah hampir satu setengah tahun melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah paling mencolok dalam perombakan itu adalah pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang untuk memimpin lembaga yang menjadi tulang punggung program unggulan pemerintah tersebut. Nanik akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pergantian itu menandai berakhirnya kepemimpinan Dadan yang sejak awal dipercaya membangun BGN sebagai institusi baru untuk menjalankan salah satu janji politik terbesar pemerintahan Prabowo. Namun setelah 15 bulan berjalan, pemerintah menilai pelaksanaan program masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan pergantian pimpinan BGN bukanlah langkah yang diambil secara mendadak. Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sejak program berjalan.

Menurut Prasetyo, berbagai catatan yang terkumpul selama proses evaluasi menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di tubuh BGN.

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," kata Prasetyo, Selasa (2/6/2026).

Catatan yang dimaksud tidak sekadar menyangkut pencapaian target program. Pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang menyentuh aspek fundamental organisasi, mulai dari pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), tata kelola kelembagaan yang dinilai belum tertata dengan baik, hingga masalah pengendalian kualitas makanan yang menjadi inti dari program MBG.

Evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan masih menjadi persoalan serius. Di sejumlah lini pelaksanaan program, standar operasional yang seharusnya menjadi pedoman kerja tidak dijalankan secara konsisten.

Prasetyo menyebut aspek tersebut menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Menurut dia, organisasi sebesar BGN tidak mungkin dapat menjalankan program nasional secara efektif apabila disiplin terhadap SOP masih lemah.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujar Prasetyo.

Dadan Dinilai Tidak Patuh Prosedur 

Selain masalah kepatuhan terhadap prosedur, pemerintah juga menyoroti tata kelola organisasi yang dianggap belum berjalan optimal. Sebagai lembaga baru yang mengelola anggaran besar dan menjangkau jutaan penerima manfaat, BGN dituntut memiliki sistem manajemen yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Namun hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan organisasi. Pemerintah menilai perbaikan mendasar diperlukan agar lembaga tersebut mampu mengimbangi besarnya tanggung jawab yang dibebankan melalui program MBG.

Persoalan yang paling sensitif justru muncul pada aspek teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah menemukan bahwa kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan. Dalam program sebesar MBG, kualitas makanan merupakan elemen yang tidak dapat ditawar karena berhubungan langsung dengan kesehatan penerima manfaat.

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Meski mengungkapkan sejumlah poin evaluasi, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang ditemukan selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Tidak ada penjelasan mengenai kasus-kasus spesifik ataupun daerah-daerah yang menjadi sumber temuan tersebut.

Namun, perombakan total yang dilakukan Presiden menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan tidak dianggap sebagai masalah administratif biasa. Pergantian tidak hanya menyasar kepala lembaga, tetapi juga jajaran pimpinan di bawahnya.

Program Prioritas Dievaluasi Menyeluruh

Bagi pemerintahan Prabowo, langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa program prioritas nasional akan terus dievaluasi secara ketat. MBG merupakan proyek strategis yang menyerap anggaran besar dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, kegagalan menjaga disiplin organisasi, lemahnya tata kelola, maupun ketidakmampuan memastikan kualitas layanan dipandang sebagai hambatan serius terhadap keberhasilan program.

Kini beban perbaikan berada di tangan Nanik S. Deyang. Kepala BGN yang baru itu dituntut tidak hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi juga membenahi berbagai catatan yang selama ini menjadi sorotan pemerintah. Tantangan terbesarnya adalah mengembalikan kepercayaan bahwa MBG dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pencopotan Dadan Hindayana pada akhirnya menjadi penanda bahwa setelah 15 bulan pelaksanaan MBG, pemerintah memilih melakukan koreksi besar-besaran. Evaluasi yang berlangsung panjang itu berujung pada satu kesimpulan: fondasi kelembagaan yang dibangun selama ini dinilai belum cukup kuat untuk menopang ambisi besar program unggulan Presiden.

Tim Schoolmedia

Sumber : Biro Pers dan Media Sekretariat Negara