Gelombang Kekerasan di Papua Meluas, Koalisi Sipil Desak Penghentian Operasi Militer

Schoolmedia News Jakarta - Rumah Solidaritas Papua, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi hak asasi manusia, lembaga keagamaan, lingkungan hidup, hingga jurnalis independen, mencatat meningkatnya eskalasi kekerasan di sejumlah wilayah Papua sepanjang Januari hingga April 2026. Kekerasan tersebut disebut melibatkan aparat keamanan dan berdampak luas terhadap masyarakat sipil.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis di Jakarta, 21 Mei 2026, koalisi menilai situasi keamanan di Papua telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Sejumlah daerah yang disebut mengalami peningkatan kekerasan antara lain Kabupaten Tambrauw, Yahukimo, Dogiyai, Puncak, Tolikara, dan Puncak Jaya.

“Eskalasi kekerasan ini dilakukan secara sistematik dan terstruktur, ditujukan secara khusus kepada penduduk sipil, dan berdampak luas. Karena itu, sangat kuat indikasi telah terjadi kejahatan kemanusiaan,” demikian pernyataan Rumah Solidaritas Papua.

Koalisi mencatat sedikitnya empat rangkaian peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pada Februari 2026, misalnya, terjadi serangkaian penangkapan sewenang-wenang dan dugaan penyiksaan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Pada 15 Februari, dua warga sipil ditangkap aparat kepolisian. Dua hari kemudian, empat perempuan, termasuk tiga anak, juga diamankan secara paksa.

Selain itu, aparat disebut melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap 14 warga sipil lainnya. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai dasar hukum penangkapan maupun proses hukum yang dijalankan terhadap para korban.

Situasi memburuk pada akhir Maret 2026 setelah ditemukannya jenazah anggota polisi bernama Juventus Edowai di Kabupaten Dogiyai. Peristiwa itu diikuti operasi aparat keamanan yang disebut koalisi sebagai “operasi balas dendam” terhadap masyarakat sipil di sejumlah kampung.

Delapan Warga Sipil Korban Penembakan 

Akibat operasi tersebut, delapan warga sipil menjadi korban penembakan. Lima orang, termasuk seorang anak dan seorang lanjut usia, dilaporkan meninggal dunia. Tiga korban lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan aparat.

Memasuki April 2026, konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Puncak semakin memperburuk situasi warga. Bentrokan yang berlangsung di Distrik Pogoma dan Distrik Kemburu terjadi di kawasan permukiman penduduk.

Rumah Solidaritas Papua menyebut sedikitnya 19 warga sipil menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang meninggal dunia, termasuk lima perempuan dan satu anak. Delapan lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan granat dan tembakan.

Tidak hanya korban jiwa, konflik juga menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran. Sekitar 6.305 warga dari 11 kampung terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan ke distrik dan kampung tetangga.

“Rumah-rumah terbakar, warga kehilangan tempat tinggal, dan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi sangat terbatas,” tulis koalisi tersebut.

Peristiwa lain terjadi sehari menjelang kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Yahukimo pada 21 April 2026. Seorang aparatur sipil negara bernama Yemis Yohame ditemukan tewas tertembak di pinggir jalan. Pemerintah daerah meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus itu dan mengingatkan semua pihak agar tidak berspekulasi mengenai pelaku sebelum hasil penyelidikan diumumkan secara resmi.

Rumah Solidaritas Papua menilai kekerasan yang terus terjadi hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan kegagalan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurut koalisi, pola operasi militer justru memperluas penderitaan warga sipil dan meningkatkan jumlah korban.

Menteri HAM Sebut 20 Warga Sipil Meninggal 

Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ia mengakui adanya peningkatan eskalasi konflik di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Dalam keterangannya kepada media, Pigai menyebut sedikitnya 20 orang meninggal dunia hanya dalam kurun hampir satu bulan akibat berbagai insiden di Dogiyai, Yahukimo, Puncak, Timika, dan Tembagapura.

Pigai menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua. Ia juga menyebut penyelesaian konflik Papua tidak dapat lagi dilakukan melalui pendekatan biasa ataupun penyelesaian kasus secara parsial.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi serta keterlibatan berbagai komponen bangsa,” ujar Pigai.

Rumah Solidaritas Papua mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh operasi militer di Papua dan mengedepankan jalan damai. Koalisi juga meminta pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Menurut mereka, mekanisme tersebut penting untuk mengungkap sejarah kekerasan di Papua sekaligus membangun rekonsiliasi yang berkeadilan.

Selain kepada pemerintah pusat, koalisi juga meminta DPR RI dan DPD RI membentuk panitia khusus guna mengaudit operasi militer di Papua. Pemerintah daerah, DPRD, Majelis Rakyat Papua, serta organisasi kemanusiaan juga diminta mengambil langkah cepat untuk membantu pemulihan korban dan pengungsi.

Rumah Solidaritas Papua menilai pengalaman penyelesaian konflik di Aceh dan Timor Leste dapat menjadi rujukan penting bagi penyelesaian konflik Papua. “Kekerasan dan operasi militer tidak menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan mereka.

Koalisi tersebut terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kontras, Asian Justice and Rights (AJAR), serta sejumlah individu lainnya.

Tim Schoolmedia