Otonomi Dapur di Balik Tembok Pesantren, Madrasah dengan 1.000 Santri Bisa Kelola Dapur MBG Mandiri

Schoolmedia News Jakarta = Pemerintah mulai melonggarkan kaku-pakem prototipe program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam langkah strategis yang menyasar institusi pendidikan berbasis agama, Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafii mengumumkan bahwa pondok pesantren dengan basis massa besar kini diberi lampu hijau untuk memegang kendali dapur mereka sendiri.

Kebijakan ini menjadi jalan tengah bagi kompleksitas tradisi di dalam pesantren yang sering kali berbenturan dengan standardisasi birokrasi. Berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kantor Staf Presiden pada Senin, 17 Mei 2026, pesantren yang memiliki santri di atas 1.000 orang diizinkan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri.

Adaptasi di Atas Meja Makan 

“Tadi kita sudah sepakat bahwa untuk percepatan penerimaan MBG di pondok pesantren, maka pesantren yang jumlah santrinya seribu ke atas itu bisa langsung membangun SPPG sendiri,” ujar Romo Syafii kepada awak media di Jakarta.

Langkah ini bukan sekadar urusan logistik, melainkan pengakuan terhadap kedaulatan budaya pesantren. Selama ini, kekhawatiran yang muncul adalah penyeragaman menu dan jadwal yang justru bisa mengganggu ritme ibadah santri. Namun, Romo Syafii menegaskan bahwa pola layanan tidak harus mengekor prototipe kaku BGN.

Fleksibilitas ini mencakup alat makan hingga tata cara penyajian. Bagi pesantren yang terbiasa dengan sistem omprengan (nampan sekat), praktik tersebut dipersilakan berlanjut. Sementara bagi yang menganut tradisi prasmanan atau makan bersama dalam nampan besar (mayor), hal itu tetap dimungkinkan selama standar sanitasi dan higienitas tetap terjaga.

Poin paling krusial dalam kebijakan ini adalah penyesuaian jadwal konsumsi. Di dunia pesantren, puasa sunnah Senin dan Kamis adalah napas harian. Romo Syafii menjamin bahwa jadwal distribusi MBG yang biasanya dilakukan siang hari akan bersifat adaptif. "Makanan yang dimasak siang hari tetap dapat diberikan kepada santri saat waktu berbuka puasa. Jadi sangat adaptif sekarang," tambahnya.

Pesantren yang memenuhi syarat kini didorong untuk segera mengajukan permohonan pendirian dapur mandiri kepada BGN. Harapannya, skema ini menjadi katalisator agar layanan gizi tidak hanya menumpuk di sekolah umum, tetapi merambah cepat ke jantung pendidikan keagamaan.

Antara Fleksibilitas dan Risiko Pengawasan 

Di balik niat mulia mengakomodasi kearifan lokal, kebijakan "Dapur Mandiri" ini menyisakan sejumlah noktah merah yang patut dikawal secara ketat:

1. Standarisasi Gizi vs Tradisi Masak Kelenturan (adaptivitas) bisa menjadi pedang bermata dua. Dengan memberikan keleluasaan pada pesantren untuk memasak sendiri, muncul risiko degradasi standar gizi yang telah ditetapkan BGN. Tanpa supervisi ahli gizi yang melekat di setiap SPPG mandiri, ada celah di mana menu kembali ke pola lama (karbohidrat tinggi, protein rendah) demi mengejar efisiensi biaya atau kebiasaan lokal.

2. Risiko Keamanan Pangan pada Makanan "Tunda" Pernyataan bahwa makanan siang hari bisa diberikan saat berbuka puasa menyimpan risiko biologis serius. Secara medis, makanan matang memiliki danger zone (rentang suhu berbahaya) jika didiamkan lebih dari 4 jam. Jika dapur pesantren tidak memiliki fasilitas pemanas atau penyimpanan yang memadai, kebijakan menyajikan makanan siang untuk berbuka puasa berisiko memicu keracunan massal akibat pertumbuhan bakteri.

3. Akuntabilitas Dana Hibah Pengelolaan SPPG mandiri berarti pengalokasian anggaran negara langsung ke yayasan pesantren. Di sinilah integritas diuji. Tanpa mekanisme audit yang transparan dan digital, dikhawatirkan terjadi kebocoran anggaran atau penurunan kualitas bahan pangan akibat praktik pemotongan biaya di tingkat internal.

4. Kesenjangan Antar-Pesantren Batas 1.000 santri menciptakan kasta baru. Pesantren kecil (di bawah 1.000 santri) tetap harus bergantung pada pasokan eksternal yang mungkin tidak sefleksibel dapur mandiri. Pemerintah harus memastikan bahwa pesantren kecil tetap mendapatkan perlakuan yang sama adilnya dalam hal adaptasi jadwal ibadah tanpa harus terbebani urusan manajerial dapur.

Kebijakan ini adalah eksperimen desentralisasi pangan yang berani. Namun, tanpa pengawasan ketat terhadap rantai pasok dan keamanan pangan, niat menyehatkan santri justru bisa berujung pada masalah kesehatan dan tata kelola di kemudian hari.

Tim Schoolmedia